Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) tengah memobilisasi perguruan tinggi di Tanah Air untuk mempercepat penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Saat ini kita sudah memobilisasi perguruan tinggi, terutama yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan atau Peternakan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi PMK, baik untuk vaksinasi maupun sosialisasi/ edukasi masyarakat," ujar Plt Dirjen Dikti-Ristek, Prof Nizam kepada Media Indonesia.
Menurut Prof Nizam koordinasi terus dilakukan antara pemerintah dan pihak kampus. "Ini dikoordinasikan oleh Direktorat Belmawa bersama Kementan dan BNPB," imbuhnya.
Dengan hadirnya perguruan tinggi diharapkan penanganan PMK bisa segera dituntaskan. Apalagi, jangkauan kampus-kampus yang ada hingga ke daerah bisa mendukung perluasan akses vaksinasi dan sosialisasi.
Pemerintah menyatakan, penyakit yang terutama menjangkiti ternak sapi tersebut telah menulari tidak kurang dari 298.474 hewan ternak di 223 kabupaten/kota. Wilayah penyebaran PMK sudah menjangkau setidaknya 19 provinsi.
PMK memang tidak berbahaya bagi manusia. Akan tetapi, PMK jelas mematikan bagi hewan ternak hingga merugikan peternak. Sejauh ini saja, menurut Ombudsman RI, potensi kerugian peternak akibat penyebaran PMK mencapai lebih dari Rp250 miliar. Kerugian akan kian membengkak jika penyebaran PMK tidak segera terbendung.
BNPB menyatakan langkah-langkah mengatasi wabah PMK mencontoh penanganan pandemi covid-19. Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanganan PMK yang mengintegrasikan sejumlah lembaga di bawah koordinasi BNPB bergerak dengan berbasiskan pengetesan. (H-2)
Pergerakan manusia selama perjalanan mudik berpotensi mempercepat penyebaran HFMD, terutama di kalangan bayi dan balita
Koresponden Harian Umum Media Indonesia Faishol Taselan meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jumlah hewan ternak yang terkena PMK di Jawa Timur mencapai 199.972 ekor, mati 4.414 ekor, sembuh 192.712 ekor, sedangkan potong paksa 2.707. Namun sekarang sudah teratasi dengan vaksinasi.
WORLD Health Organization (WHO) kantor regional Eropa pada Juli 2023 melaporkan terjadi peningkatan kasus enterovirus, echovirus 11 (E-11). Seperti apa gejala penyakit ini?
MENJELANG Perayaan Idul Adha 2023, masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati memilih hewan kurban. Ada tiga penyakit hewan yang perlu diwaspadai.
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Idul Adha 1444 Hijriah akan memberikan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia.
Dukungan dan kerja sama dari personel TNI-Polri ke depan diperlukan dalam kegiatan percepatan vaksinasi PMK. Ia menyebut ada empat strategi utama untuk penanganan PMK.
Selain untuk mempercepat penyembuhan PMK, vaksinasi itu juga sebagai upaya mewujudkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai daerah pertama yang zero PMK.
UPAYA penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ernak di NTB terus dilakukan, setidaknya 1,4 juta vaksin dialokasikan di daerah ini.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, vaksin PMK yang telah tiba ini diperuntukan sebagai upaya pencegahan dari penyakit yang menjangkit hewan ternak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved