Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata, di Bali, Rabu (23/3) memberikan keterangan bahwa Effectiveness Evaluation (EE) adalah mandat yang diberikan kepada Parties (negara pihak) sejak COP-3 yang lalu dan harus selesai pada COP yang sekarang.
"Fokus dari COP ini adalah EE dan amandemen pada Annex A dan B. EE masuk dalam pengaturan konvensi yang memang harus selesai karena sudah diperintahkan pada COP yang lalu. Semoga di Indonesia ini kita dapat menyelesaikan EE dan review amandemen terhadap Annex A dan B," ungkap Vivien.
Vivien menjelaskan, persoalan-persoalan utama yang dibahas di dalam COP-4 kali ini akan diselesaikan di tingkat contact group (kelompok diskusi) dan kemudian akan dilaporkan dan disepakati hasilnya di Plenary.
Pembahasan contact group untuk EE berjalan sangat alot dan harus dilaporkan dan selesai pada COP-4 kali ini. EE bertujuan untuk mengukur bagaimana ketaatan negara-negara pihak terhadap konvensi. "Kita kejar mereka untuk menyepakati dan kita putuskan di COP ini," jelas Vivien.
Contact group selanjutnya adalah terkait review amandemen terhadap Annex A dan B. Vivien menerangkan bahwa di dalam Annex tersebut terdapat daftar produk-produk yang mengandung merkuri dan produk yang proses pembuatannya memakai merkuri.
"Amalgam untuk tambal gigi misalnya, kita Indonesia sudah melarang, namun ada beberapa negara yang belum melarang ini seperti Thailand. Ini yang terus kita dorong untuk selesai," ungkap Vivien.
Selain dua contact group di atas, terdapat juga contact group terkait Programme of Work and Budget, serta tentang Mercury Waste Thresholds.
"Programme of Work and Budget itu seperti anggaran kalau kita di pemerintah. Nah itu semua bisa dihitung kalau semua contact group tersebut sudah disepakati, berapa uang yang dibutuhkan, apa teknologi yang bisa dibantu dan sebagainya, baru bisa kita hitung," jelas Vivien.
Kemudian, pada COP-4 Konvensi Minamata di Bali ini memunculkan contact group baru, yaitu untuk membahas Mercury Waste Thresholds atau ambang batas limbah merkuri. Menurut Vivien pembahasan tentang ini tidak harus selesai di COP ini.
Ini terkait dengan batasan-batasan dari tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh merkuri. Waste Thresholds ini berbicara soal ilmiah, disini saya membayangkan negara maju dan berkembang akan mengalami perdebatan.
Vivien menegaskan bahwa Mercury Waste Thresholds ini harus dibuat karena akan mendorong negara-negara maju membantu dalam hal teknologi.
"Saya sebagai Presiden COP meminta kepada seluruh contact group untuk menyelesaikan dan melaporkan hasil diskusinya ketika di Plenary," pungkas Vivien. (RO/OL-09)
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba memulai bermalam dan bekerja dari Istana di Ibu Kota Negara, Nusantara. Hal ini dilakukan sembari memantau persiapan untuk upacara 17 Agustus nanti.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP).
Pendekatan holistik penting dilakukan, mengingat saat ini dukungan warga dunia terhadap kemerdekaan Palestina terus bertambah, termasuk masyarakat sipil dan kampus.
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved