Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPEDULIAN Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI) untuk membantu pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 menuai apresiasi. Berbagai program DPP LDII yang langsung menyentuh masyarakat bawah mendapat apresiasi dari Pusat Kesehatan Lingkungan dan Populasi atau Center of Environment and Population Health (CEPH), Griffith University Australia.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Umum DPP LDII Dody T Wijaya dalam keterangan yang diterima, Rabu (22/12). Menurut Dody, LDII diundang untuk mempresentasikan berbagai langkah LDII dalam merespon terhadap krisis kesehatan akibat virus Covid-19 pada Senin (20/12) lalu. Dody mewakili Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam acara 'Health Emergency and Disaster Risk Management Virtual Forum' yang menghadirkan enam profesor sebagai pembicara kunci.
Dalam presentasinya, Dody mengungkapkan beragam langkah yang ditempuh LDII dalam mencegah Covid-19. "Pada saat awal terjadinya Covid-19, kami menggelar webinar Pesantren Sehat yakni upaya mencegah Covid-19 menyebar di pesantren-pesantren di lingkungan LDII. Pesantren selain pusat mencetak kader dakwah, bagi LDII pesantren juga memutar ekonomi warga di sekitarnya secara signifikan," ujar Dody.
Selanjutnya, jelas Dody, DPP LDII melakukan empat langkah penting diseminasi informasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan, tindakan preventif, tanggap darurat bagi warga yang terinfeksi dan terkena dampak, serta Tindakan restorative dan rehabilitasi.
Langkah pertama sebagai edukasi pada awal wabah, di setiap majelis taklim diminta supaya menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanan kegiatan di dalam masjid atau musala. "Saat angka terpapar sangat tinggi dan pemerintah melakukan pembatasan sosial, DPP LDII mengirimkan surat edaran untuk melaksanakan pengajian secara daring,” ujar Dody.
Pada kondisi wabah, jelas Dody, LDII tidak menghentikan pembinaan umat. "Karena dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjalankan protokol kesehatan, kami anggap sebagai langkah efektif menguatkan mental dan fisik umat,” papar Dody.
Selanjutnya, DPP LDII menginstruksikan dibentuknya Satgas Covid-19 pada level provinsi hingga kelurahan. Mereka mendapat tugas menegakkan protokol kesehatan, tanggap terhadap warga yang terkena terinfeksi, dan memberi bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak secara ekonomi.
"Kami menyediakan ruang isolasi mandiri, menyalurkan pasien ke rumah sakit untuk isolasi, hingga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah dan tempat ibadah,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk kemandirian pangan dan obat-obatan herbal, DPP LDII memberi edukasi mengenai hidroponik dan penanaman tanaman herbal. Secara masif, tambah Dody, DPP LDII menginstruksikan pelaksanaan vaksinasi massal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, bahkan partai politik. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyebaran Covid-19.
"Langkah LDII ini menjadi perhatian Profesor Cordia Chu, Direktur CEPH Griffith University, yang akan melakukan riset mengenai peran ormas dalam hal ini LDII, dalam membantu pemerintah mengatasi dampak Covid-19," ujarnya. (RO/OL-15)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved