Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
VAKSINASI covid-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun resmi dimulai pada Selasa (14/13). Hal itu menjadi kunci untuk mendorong PTM terbatas bisa segera dioptimalkan.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud-Ristek, Jumeri mengatakan bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan anak-anak Indonesia harus menjalankan PJJ. Akibatnya banyak terjadi penurunan capaian hasil belajar pada anak-anak.
"Oleh karena itu pemerintah ingin agar segera terjadi pemulihan pembelajaran dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka secara langsung," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/12).
Menurutnya, vaksinasi memang tidak menjadi syarat untuk penyelenggaraan PTM terbatas. Tetapi vaksinasi mendukung keamanan dan keselamatan anak-anak agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik secara langsung di sekolah.
Baca juga: Kurikulum 2022, Tak Ada Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA
Baca juga: Seekor Bayi Orang Utan Lahir Suaka Margasatwa Lamandau
“Walaupun bukan menjadi syarat pembelajaran untuk pembelajaran tatap muka terbatas, vaksinasi ini adalah modal besar kita untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tatap muka tersebut. Jadi ini mohon menjadikan pemahaman kita bersama serta mohon dukungan kepada semua pihak agar proses vaksinasi ini berjalan dengan baik,” kata Jumeri.
Jumeri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Kementerian Kesehatan, yang telah mendukung dan mengawal pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk siswa usia 6 - 11 tahun. Ia menuturkan, usia 6 - 11 tahun merupakan usia anak jenjang sekolah dasar (SD) di mana jumlah peserta didik SD di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 25 juta anak.
Direktur Sekolah Dasar Sri Wahyuningsih berharap dengan diberikannya vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun, bisa mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan anak-anak saat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.
“Kegiatan vaksinasi ini merupakan jawaban kepada masyarakat, agar para orang tua tidak ragu lagi dan menjadi lebih semangat memberikan izin agar putra-putrinya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas,” kata Sri Wahyuningsih.
Ia pun mengajak masyarakat agar tetap optimistis dengan vaksinasi untuk anak-anak karena ini bagian dari pemenuhan hak kesehatan anak. “Ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh anak agar bisa menghindarkan anak-anak kita dari terpapar virus corona, di mana pun mereka berada,” ujarnya.
Baca juga: Melawan Dosen Pelecehan Seksual di Lingkup Kampus
Baca juga: Kemenkes Minta Pengelola Fasilitas Publik Perketat Prokes
Sri Wahyuningsih mengungkapkan, saat ini sudah lebih dari 50% SD di Indonesia telah melaksanakan PTM terbatas. Jumlah tersebut pun terus bertambah dari waktu ke waktu. Dimulainya vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun diyakini akan semakin mendorong dan memperluas pelaksanaan PTM terbatas di seluruh wilayah Indonesia.
“PTM terbatas ini merupakan upaya dan solusi mencegah anak-anak kita mengalami ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi. Karena sekolah merupakan tempat memberikan pembelajaran, baik akademik maupun karakter untuk anak-anak. Oleh karenanya kita semua harus memberikan dukungan terhadap program vaksinasi untuk anak, agar semua bisa memiliki ketenangan yang sama khususnya para orang tua dalam mengizinkan anak-anaknya untuk belajar tatap muka,” katanya.
Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan kebutuhan nasional vaksinasi untuk anak-anak usia 6 - 11 tahun adalah 26,7 juta anak. Dengan memperhitungkan dua kali vaksinasi untuk setiap anak, maka dibutuhkan sekitar 58 juta dosis.
“Ditambah dengan anak-anak yang usianya kemarin baru 11 tahun menginjak 12 tahun, tercatat sebanyak 9,9 juta dosis. Ini sudah kita antisipasi dan sudah kita siapkan. Dan sekarang kita sudah tersedia 6,4 juta dosis vaksin. Berdasarkan atas rekomendasi dari ITAGI dan berdasarkan rekomendasi BPOM, maka vaksin yang digunakan untuk anak-anak adalah vaksin Sinovac,” tuturnya.
Dia menambahkan, Kemenkes akan terus mengakselerasi vaksinasi, termasuk dengan memulai vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Dirinya berharap, kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6 - 11 tahun dapat berjalan secara sinergi, berkelanjutan, dan bisa langsung lebih cepat dibantu oleh semua pihak. “Mudah-mudahan dengan melakukan vaksinasi ini maka anak-anak lebih sehat dan bisa lebih terjamin untuk tidak terkena infeksi Covid-19 ketika mereka melakukan proses belajar mengajar di sekolah secara langsung,” katanya. (H-3)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
KEPALA Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi covid-19.
Pemkot Cirebon menggiatkan kembali penggunaan masker dan vaksinasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved