Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis Provinsi DKI Jakarta mendukung program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Dukungan tersebut direalisasikan dengan menjalin kerja sama dalam penyaluran bantuan kepada para pengelola rumah ibadah yang terdata di wilayah DKI Jakarta berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam sektor pekerja bukan penerima upah (BPU).
Dukungan ini tertuang dalam kegiatan penyerahan simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Achmad Fatoni selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Slipi bersama dengan H. Ale Abdullah selaku Kepala Bidang Pengumpulan yang mewakili Pimpinan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta kepada pengelola rumah ibadah di Ruang Serbaguna Gedung Graha Mental Spiritual, Rabu (08/12/2021).
Fatoni mengungkapkan bahwa tujuan sinergi ini untuk memberikan perlindungan dasar dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengelola rumah ibadah di Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam kategori pekerja rentan.
Tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai upaya pencegahan kemiskinan akibat dari resiko sosial ekonomi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
“Masih banyak orang yang dalam kesehariannya bekerja namun belum memikirkan atau bahkan belum mampu untuk memiliki program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sementara itu resiko dalam pekerjaan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja,” jelas Fatoni dalam keterangan pers, Kamis (9/12).
Para pengelola rumah ibadah yang termasuk dalam kategori pekerja rentan nantinya akan dilindungi dengan dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dengan diikutsertakan program JKK, maka pekerja berhak atas jaminan perlindungan daripada risiko sosial-ekonomi akibat peristiwa kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan kerja.
Manfaat yang diberikan antara lain berupa pelayanan pada fasilitas kesehatan termasuk biaya angkutan dari lokasi kejadian, santunan uang tunai hingga pendampingan pasca terjadinya kecelakaan kerja. Ruang lingkup hubungan kerja tidak terbatas hanya pada saat bekerja, tetapi juga termasuk saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Sedangkan manfaat program JKM berupa bantuan uang pemakaman serta santunan kematian akan diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia.
Bahkan bagi pekerja yang sudah menjadi peserta BPJAMSOSTEK lebih dari 3 tahun dan memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah, BPJamsostek akan memberikan manfaat tambahan berupa Bantuan Biaya Sekolah bagi 2 orang anak yatim yang ditinggalkannya hingga jenjang perguruan tinggi.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) UPZ BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Slipi yang dibentuk Achmad Fatoni selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Slipi.
H. Ale Abdullah sebagai wakil dari pimpinan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta menyerahkan secara simbolis SK UPZ BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Slipi kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Slipi.
Dalam testimoninya, Wakil Pimpinan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung pelaksanaan program BPJamsostek.
“Kami Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan BPJamsostek untuk menyalurkan dan memberikan bantuan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja rentan, termasuk guru mengaji dan marbot," kata H.Ale Abdullah.
"Sehingga apabila ada salah seorang marbot di Wilayah DKI Jakarta yang meninggal dunia, karena kecelakaan kerja ataupun di luar hubungan kerja, maka ahli warisnya berhak mendapatkan bantuan uang pemakaman dan santunan kematian yang diharapkan dapat meringankan beban keluarga pekerja, khususnya bagi yang keadaan ekonominya sulit,” tutupnya. (RO/OL-09)
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk negara hadir untuk menjamin para pekerja dan keluarganya terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin mendorong Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) atau rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Ketua RT/RW.
Akumulasi saldo JHT dan dana hasil pengembangannya bisa dicairkan setelah pekerja pensiun ataupun sudah tidak lagi bekerja.
Rumah di Jalan Lawu, Ketapang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, itu sudah terlihat bergeliat.
BPJS Ketenagakerjaan meraih Gold Rank untuk kesekian kalinya dalam kompetisi Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi PT Indokomas Buana Perkasa yang memberdayakan pekerja penyandang disabilitas sebagai karyawan tetap.
Seluruh atlet HSS dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan RS Brawijaya Saharjo, segala risiko yang dialami saat bertanding akan dibiayai secara unlimited.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai peran dan fungsi, termasuk mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan, mengumpulkan dan mengelola dana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved