Kebijakan Berbasis Iptekin Belum Jadi Prioritas Pembangunan Indonesia

KEBIJAKAN ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) dapat menjadi salah satu prioritas utama oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan nasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi hal yang penting agar isu-isu iptekin dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI) BRIN, Dudi Hidayat, mengatakan bahwa, isu kebijakan iptekin di Indonesia masih belum menjadi diskursus publik utama. Baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, dan masyarakat isu iptekin belum menjadi prioritas pertimbangan kebijakan.

"Kebijakan iptekin di Indonesia masih dirasa kurang menjadi prioritas jika dibandingkan oleh negara-negara maju. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan ekonomi berbasis iptekin di Indonesia masih kurang menemukan gaungnya,"  ujar Dudi dalam keterangan resmi, Jumat (15/10).

Dudi menegaskan, perlunya intervensi pemerintah dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di Indonesia agar akselerasi pembangunan dapat terjalin.

Peneliti Direktorat PKRTI-BRIN, Anugerah Yuka Asmara, mengatakan bahwa iptekin menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) pada banyak negara maju. Sejak tahun 1990 an, banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan iptekin. "Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru," jelas Yuka.

Sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorbsi kebijakan iptekin menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. "Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan," tegas Yuka.

Untuk itu, kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.(H-1)