Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menyentil kinerja Menteri Kesehatan dan para kepala daerah terkait pelaksanaan vaksinasi.
Menurutnya, program vaksinasi massal bisa dijalankan lebih cepat lagi agar stok vaksin yang dimiliki Indonesia tidak hanya menumpuk di gudang PT Bio Farma, puskesmas atau rumah sakit.
"Tolong dilihat betul angka-angkanya. Saya lihat data yang masuk ke negara kita baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk sudah 137 juta, tapi yang disuntikkan baru kurang lebih 54 juta," ujar Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM sebagaimana disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).
Ia pun menginstruksikan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk tidak mengirimkan jumlah vaksin yang terlalu besar ke daerah-daerah.
Vaksin cukup dikirim dalam jumlah yang sesuai dengan data kebutuhan supaya tidak menumpuk di daerah tertentu.
"Artinya dikirim, habiskan. Dikirim, habiskan. Tidak usah ada stok di daerah. Stok cukup ada di Bio Farma. Kita ingin mengejar vaksnasi secepat-cepatnya," tegas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: Antusiasme Tinggi, Vaksinasi NasDem akan Berlanjut di 33 Provinsi
Dalam tiga hari terakhir, target vaksinasi terhadap dua juta orang per hari telah tercapai. Namun, kepala negara masih belum puas dengan angka tersebut.
"Dua atau tiga hari lalu kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta vaksin. Saya yakin lima juta per hari itu bisa," ucapnya.
Akselerasi vaksinasi, sambung Jokowi, merupakan kunci untuk mempercepat penanganan pandemi di Tanah Air. Oleh karena itu, upaya optimal dengan cara-cara ekstraordinary harus bisa dilakukan.
"Seperti yang saya lihat kemarin, yang dilakukan BIN, vaksinasi door to door, saya kira harus diteruskan," tandasnya. (A-2)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
KEPALA Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi covid-19.
Pemkot Cirebon menggiatkan kembali penggunaan masker dan vaksinasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved