Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menangani permasalahan tingginya kasus stunting yang terjadi di 20 Desa tersebar di 8 Kecamatan. Peningkatan kasus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, untuk menuntaskan masalah dan menurunkan angka stunting.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Suherman mengatakan, pemerintah sekarang berupaya melakukan persiapan terutamanya rembuk stunting sebagai langkah dalam upaya untuk menyelesaikan dan menuntaskan angka stunting di tingkat Kabupaten Garut. Karena, di tahun 2024 mencanangkan zero stunting dan upaya tersebut telah melihatkan Forum Group Discussion (FGD) termasuk pemerintah desa dan camat.
"Kasus stunting di wilayahnya sekarang masih tinggi dan menjadi perhatian serius supaya tak ada warga kekurangan asupan gizi. Langkah itu akan terus dilakukan supaya tidak adanya pertumbuhan anak bermasalah, dan Pemkab Garut sudah melakukan upaya tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan yang menjadi sasaran 20 desa menjadi lokus stunting," katanya, Selasa (1/6/2021).
Baca Juga: Purwakarta Tingkatkan Penanganan Stunting
Ia mengatakan, penanganan masalah stunting yang dilakukannya membutuhkan keterlibatan puskesmas dan aparatur pemerintah dengan nyata diharapkan zero stunting pada 2024 di Garut benar-benar bisa terwujud. Namun, saat ini banyak program harus dilakukan terutama penuntasan stunting agar semuanya itu harus diselesaikan secara cepat agar pertumbuhan anak tidak mengalami masalah.
Berdasarkan data pengukuran status gizi (PSG) pada tahun 2017 prevalensi stunting mencapai 43,2%, 2018 turun menjadi 34,7% dari hasil riset kesehatan dasar 2018. Namun, pada tahun 2019 hasil survei status gizi balita Indonesia prevalensi stunting turun menjadi 27,03 tapi di tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 tidak dilakukan survei gizi hingga angkanya mencapai 6,4% balita stunting tapi pada periode bulan penimbangan balita bulan Februari 2021 menjadi 5,6%.
Menurutnya, dari data survei jumlah stunting di Garut masih tinggi mencapai 27,03% pada 2019, tapi masih di bawah angka nasional mencapai 27,7% pada 2019. Akan tetapi, persiapan rembuk stunting paling lambat dilakukan pada bulan Juni supaya para petugas bisa melakukan pematangan data dan memberikan asupan gizi bagi mereka.
"Untuk penanganan lokus akan dilakukannya di 20 Desa antara lain, Mulyajaya, Tanjungjaya, Banjarwangi, Dangiang, Jayabakti, Mekarsari, Karangwangi, Malangbong, Sukajaya, Lewo Baru, Sanding, Sindang Mekar, Cintanagara, Cinisti, Ciela, Cikedokan, Banjarsari, Karyasari, Dangder dan Sukanegla. Kami juga berharap agar semua unsur serius dalam penanganan stunting tersebut agar kasusnya menurun," paparnya. (AD/OL-10)
Pada dasarnya setiap daerah tidak memiliki masalah gizi yang sama. Mayoritas yang muncul adalah soal pola asuh.
Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk turut mendukung program penurunan angka stunting yang diusung oleh Pemerintah Indonesia.
Penanganan anak yang sudah terlanjur stunting harus menggunakan food-based approach dengan bantuan makanan bergizi terus-menerus minimal 90 hari.
UPAYA penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan pemerintah setempat.
Pemerintah menargetkan angka stunting tahun ini harus turun di angka 14%.
Di tengah isu kelangkaan beras, Lions Club Indonesia membagikan 1.000 paket nasi kotak di beberapa wilayah kaum marginal Ibu Kota Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved