DML Luncurkan Buku Pengelolaan Sampah

ORGANISASI non-profit Dana Mitra Lingkungan (DML) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia, Kamis (22/4). Hadirnya buku tersebut sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan akselerasi Indonesia bebas sampah pada tahun 2025.

"Sampah kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, sesuai peraturan, teknologi, bisa mendapat nilai tambah. Jadi kita sebagai bangsa yang cerdas bisa memanfaatkan sampah yang terkelola dengan baik," kata Ketua Dewan Pembina DML Agustanzil Sjahroezah dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4).

Dia mengatakan permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. DML sangat mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang bebas sampah.

"Sebagai mitra pemerintah, sampah bukan hanya persoalan pemerintah, tapi kita bersama merasa ikut bertanggung jawab. Ini susah-susah gampang dan kadang dianggap sepele," terangnya.

Menurutnya, regulasi pengelolaan sampah di Indonesia sudah cukup banyak. Berbagai sisi manajemen pengelolaan serta teknologi pengolahan sampah pun telah dan sedang dikembangkan di Indonesia.

Baca juga: Butuh Pendekatan Holistik Atasi Masalah Sampah di Indonesia

Akan tetapi banyak inisiatif berjalan sendiri-sendiri. Ada yang sudah mencapai tahap layak untuk diterapkan, namun belum cukup tersebar dan juga belum maksimal dijalankan oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia industri.

"Dibutuhkan langkah-langkah, mulai dari mengidentifikasi dan menghimpun tata kelola dan teknologi persampahan, mendiskusikannya secara terbuka, dan kemudian menyebarluaskan sehingga dapat dimanfaatkan dan berguna bagi pencapaian kebijakan strategis nasional 100% sampah terkelola dengan baik dan benar," imbuhnya.

Hadirnya buku tersebut merupakan inisiatif DML, KLHK dan PUPR yang telah merangkum berbagai masukan dan strategi pengelolaan sampah dari para pakar. Bahan-bahan diskusi dari 12 Webinar yang telah diselegarakan dinilai penting untuk disebarluaskan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan dunia industri.

"Intinya, agar sebanyak mungkin stakeholders terlibat dan memperoleh informasi yang cukup dan terkini. Sehingga dapat berperan serta menuju Indonesia bebas sampah, 100% terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025," tukasnya.(OL-5)