Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pemerintah mengaku kesulitan dalam memenuhi cakupan vaksinasi covid-19 bagi lansia. Menanggapi hal itu, epidemiolog Dicky Budiman menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terkait strategi pemberian vaksinasi bagi lansia di semua daerah.
"Pertama lakukan evaluasi dulu. Ini penting. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan vaksinasi umumnya dan khsusunya pada lansia di berbagai daerah. Karena dari situ kita tahu apa kendalanya. Evaluasi bisa dari supply, kemudian dari distribusi, operasional, dan lainnya," kata Dicky saat dihubungi, Minggu (28/3).
Adapun, nantinya hasil dari evaluasi tersebut kemudian akan menjadi input bagi pemerintah untuk menyusun strategi baru dalam pemberian vaksin covid-19 bagi lansia.
Baca juga: Soal Embargo Vaksin, DPR Dorong Percepatan Pengembangan Vaksin
Dicky menyatakan, terdapat sejumlah strategi yang dapat diperkuat. Pertama, yakni melibatkan dokter yang telah memiliki banyak pasien lansia untuk memberikan edukasi terkait pentingnya vaksinasi.
"Perab dokter khususnya dokter senior yang punya banyak pasien lansia itu luar biasa besar. Sangat berpengaruh untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Dia bisa jadi pelaksana vaksinasi juga. Nanti bisa juga untuk lokasi vaksinasi dilaksanakan di tempat praktik dokter itu," beber Dicky.
Selain itu, jangkauan lokasi vaksinasi juga bisa diperluas, entah itu melibatkan swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga bisa melakukan mekanisme jemput bola dalam melakukan vaksinasi bagi lansia.
Terakhir, Dicky menyebut pentingnya pelibatan tokoh masyarakat untuk menggaungkan pentingnya vaksinasi.
"Dalam hal ini, penting juga memperkuat edukasi di peer group. Karena lansia pasti banyak yang punya kelompok alumni, paguyuban, grup pengajian, itu dilibatkan. Mereka akan lebih mampu mengingatkan," ujarnya.
Baca juga: Masyarakat Diminta Jangan Sebar Konten Aksi Terorisme di Medsos
Seperti diketahui, vaksinasi lansia dan petugas pelayanan publik menjadi prioritas penyuntikan tahap kedua setelah sebelumnya vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Lansia termasuk kelompok berisiko tinggi yang apabila tertular virus SARS-CoV-2 akan memperburuk kondisi kesehatan mereka.
Masalahnya pelaksanaan vaksinasi lansia dinilai lambat. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya kondisi kesehatan fisik lansia.
“Memang saya ingin fokus ke lansia namun Lansia ini agak sulit juga memvaksinnya, ada yang ragu-ragu datang, mereka enggak lebih mobile dari yang lebih muda,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan, diperlukan model baru pelaksanaan vaksinasi bagi lansia agar mereka nyaman untuk segera disuntik. Model baru pelaksanaan vaksinasi yang sudah berjalan berupa sentra vaksinasi.
“Kita bikin sentra-sentra vaksinasi dan mendorong kerjas ama – kerja sama dengan institusi yang bisa akses ke lansia seperti organisasi masyarakat keagamaan,” tuturnya.
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertugas mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian akibat covid-19 terutama bagi kelompok lansia.
Saat ini secara nasional capaian vaksinasi Lansia lebih rendah yakni 1,3 juta orang daripada capaian vaksinasi petugas publik yang mencapai 3,9 juta orang.
Ada lima provinsi dengan jumlah lansia paling banyak namun capaian vaksinasi masih rendah, antara lain Jawa Barat 4,4 juta Lansia dengan capaian 133 ribu, Jawa Tengah 3,1 juta Lansia dengan capaian 299 ribu, Jawa Timur 2,5 juta Lansia dengan capaian 138 ribu, Sumatera Utara 1,2 juta Lansia dengan capaian 35 ribu, dan Banten 1,1 juta Lansia dengan capaian 44 ribu. (H-3)
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved