Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengistruksikan kepada para bupati untuk betul-betul mengawal pelaksanaan vaksinasi covid-19 di daerah masing-masing. Tiap-tiap pemimpin daerah harus mengetahui secara detail jumlah penduduk yang diprioritaskan untuk menerima suntikan vaksin.
"Yang mau kita vaksin itu ada 181,5 juta orang. Banyak sekali. Tapi kita harus tahu siapa yang didahulukan. Kalau saya datang, saya tanya, harus tahu. Jangan pakai kurang lebih. Itu berarti tidak mengerti," ujar Jokowi Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiaso Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3).
Oleh karena itu, ia mengatakan para bupati harus memiliki strategi jitu dalam mengawal program vaksinasi. Contohnya, dahulukan masyarakat yang berada atau berkecimpung di kawasan-kawasan dengan mobilitas tinggi.
"Dahulukan penyuntikan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi misalnya pasar, terminal. Itu dahulukan," jelas mantan wali kota Solo itu. (OL-14)
Jangan panik jika jadwal vaksin anak terlewat. Dokter spesialis anak jelaskan prosedur catch-up immunization atau imunisasi kejar untuk lindungi buah hati.
Pendekatan life-course immunization menjadi fokus utama di IVAXCON 2026 untuk memperkuat perlindungan kesehatan dari bayi hingga lansia dan melawan misinformasi.
Dokter spesialis anak dr. Kanya Ayu Sp.A menekankan pentingnya vaksinasi influenza tahunan untuk mencegah pneumonia dan melindungi kelompok rentan.
PAPDI menekankan pentingnya vaksinasi MMR bagi orang dewasa guna mencegah penularan campak yang tinggi dan risiko komplikasi serius.
Dokter spesialis penyakit dalam ingatkan risiko komplikasi campak bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita gangguan imun. Simak penanganannya.
Epidemiolog menekankan pentingnya peningkatan cakupan vaksinasi sebagai langkah utama mengendalikan penyebaran campak dan mencegah risiko KLB.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved