Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH terus mendorong adanya bauran pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 hingga 31% pada 2050 mendatang. Komitmen ini bisa menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk menjalankan berbagai riset di bidang energi baru terbarukan.
“Jadi penggunaan energi (di Indonesia) sudah bukan minyak bumi lagi, tetapi bagaimana menjadi energi baru terbarukan,” ungkap Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran Hendarmawan, dikutip dari laman Unpad, Selasa (2/3).
Dia menjelaskan, dunia sudah mulai beralih memanfaatkan energi baru terbarukan. Data JP Morgan Tsinghua University memperkirakan, ada tiga jenis energi baru yang banyak dimanfaatkan pada 2025 hingga 2060, yaitu matahari (587%), angin (346%), dan nuklir (382%). Sementara pemanfaatan energi fosil atau tambang diprediksikan akan menurun drastis hingga sebesar minus 96%.
Meski menjadi keniscayaan, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia menemukan beragam tantangan. Di bidang akademik, belum adanya kesesuaian antara riset perguruan tinggi dengan kebutuhan di sektor industri menjadi tantangan tersendiri.
Menurut Hendarmawan mengatakan bahwa riset yang dijalankan perguruan tinggi harus sejalan dengan kebutuhan pasar. Riset juga diharapkan mampu memecahkan permasalahan negara terkait proses transisi menuju energi baru terbarukan. "Seperti bagaimana pemodelan investasi yang tepat dalam membangun proyek energi baru terbarukan," imbuhnya.
Selain itu, riset juga harus mampu memecahkan permasalahan lokal seputar energi baru terbarukan. Ada beberapa riset lokal yang bisa dijalankan, di antaranya riset yang berhubugan dengan kebijakan fiskal, tata kelola energi yang efisien, hingga riset energi dengan memanfaatkan bahan-bahan domestik dan murah. “Networking antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi juga harus kuat,” tandas Hendarmawan.(H-1)
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Pemprov DKI Jakarta didorong segera mewujudkan percepatan fasilitas pengelolaan sampah.
Minimnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan kebutuhan dana investasi yang relatif lebih besar ketimbang energi fosil, kerap menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi EBT
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berpartisipasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBT) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved