Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk melalui UU BRIN pada 2019 silam seharusnya sudah dapat berkerja aktif di tahun 2021 ini. Pasalnya, badan yang dirancang selama masa kepimpinannya itu hingga kini belum menjalankan amanat UU tersebut.
"Saya kan sudah buatkan skenario. Diharpakan 2020 organisasi udah selesai, semua terurus dengan baik, anggaran sudah tergenarlisasi dan 2021 udah harus jalan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (13/2).
Menurutnya, mengurusi bidang riset dan teknologi dalam membentuk BRIN memang tidak mudah. Butuh visi dari pemimpin dan komunikasi yang baik dengan kementerian atau lembaga lainnya. Mengingat pembentukan BRIN harus ada harmonisasi antar kementerian/ lembaga yang memiliki litbang masing-masih.
Baca juga: Agar Efektif, Pembelajaran Daring Perlu Strategi yang Baik
Terkait kandasnya Perpres BRIN di Kemenkum dan HAM, Nasir mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti permasalahan tersebut. Namun, sesuai target di periode sebelumnya badan tersebut memang sudah seharusnya berjalan karena itu amanat UU.
Dia mengakui struktur organisasi yang dibangun sampai saat ini belum jelas. Hal itu mungkin saja menjadi kendala di Kemenkum dan HAM, sehingga BRIN belum bisa berjalan padahal sudah 2 tahun.
"Barangkali dengan kementerian lain harmanisasinya gak jalan. Barangakali, saya tidak tahu persisi," imbuhnya.
Dia pun menambahkan bahwa sejauh ini perkembangan riset Indonesia cukup baik. Pada 2015, bidang tersebut masih di posisi 4 untuk Asia Tenggara. Namun pada 2017 Indonesia mampu menempati rangking 2 dam 2018 menjadi rangking 1 riset di Asia Tenggara.
Di 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 lanjutnya, sektor riset mengalami decline. Hal itu seharusnya bisa ditanggapi dengan cepat melalui hadirnya BRIN, apalagi anggaran riset nasional terbilang lebih kecil dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.
"Memang (anggaran) lebih kecil tapi kita kan refocusing (dalam BRIN), tidak semua didanai itu lho. Risetnya harus dikonsentrasikan agar jelas hasilnya. Sehingga, walaupun kita anggaran terbatas tapi kita bisa lakukan riset yang lebih baik," jelasnya.
"Harapan saya bisa terlaksana secepat-cepatnya agar dengan rset dan inovasi kesejahteraan rakyat segera terwujud berbasis inovasi yang baik," tandasnya. (H-3)
NEXT Indonesia Center menyampaikan hasil riset dugaan praktik misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batu bara.
ASOSIASI Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) mendorong penguatan peran dosen sebagai otoritas akademik melalui pengembangan riset orisinal yang berdampak.
Riset terbaru mengungkap 74,6% konsumen Indonesia menggunakan AI untuk cari produk. Simak fenomena Silver Surfer Paradox dan dampaknya bagi bisnis.
BPDP tercatat telah mendukung pendanaan terhadap sekitar 400 judul penelitian yang mencakup berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir industri kelapa sawit.
Riset Kaspersky mengungkap 90% Gen Z dan Milenial pilih simpan data digital. Simak tren penyimpanan data di Indonesia dan tips keamanan siber terbaru.
Saat ini setiap tahunnya hanya sekitar 1 juta dari 9 juta lebih siswa SMA yang lulus berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).
Judicial review di Indonesia sering disebut sebagai post facto yang berarti yang diuji MK bukanlah rancangan undang-undang
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved