Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GURU Besar Bidang Psikologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr H Achmad Mubarok mengharapkan dakwah santun dan bisa menyentuh masyarakat tanpa membenturkan aparat dan ulama untuk membuat suasana menjadi lebih tenang.
Ia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (16/12), juga berharap, aparat pemerintah juga melakukan pendekatan dan langkah-langkah yang tepat sehingga tidak turut andil membuat suasana semakin runyam.
Pria kelahiran Purwokerto, 15 Desember 1945 itu menyayangkan jika ada pihak-pihak yang berusaha membenturkan antara ulama dengan aparat. Karena menurutnya jika hal semacam ini dihadapi dengan manuver militer malah bisa membuat perlawanan semakin kuat yang bisa berujung terpecah belah.
”Jangan sampai di masyarakat muncul anggapan bahwa agama dizalimi, ulama dikriminalisasi dan segala macam. Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini, Presiden memberi contoh dan arahan kepada bawahannya,” tutur anggota MPR RI periode 1999-2004 itu.
Lebih lanjut, Achmad mengharapkan pemerintah dalam kebijakannya memberikan contoh yang tegas dan jelas jangan malah membingungkan dan menjadi perdebatan di masyarakat.
”Harusnya kita berhenti saling curiga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan seperti kemarin salah satu menteri membuat statement mencurigai penghafal Qur’an, ini kan malah membuat para ulama bingung,” jelasnya.
Achmad menambahkan bahwa dirinya prihatin dengan kondisi saat ini karena adanya sikap saling curiga. Sikap saling curiga tersebut membuat ulama yang sering menyuarakan dukungan kepada pemerintah malah dianggap antek-antek pemerintah. Bahkan menurutnya, karena hal tersebut, saat ini semua langkah pemerintah menjadi dicurigai.
”Mari kita berhenti saling mencurigai, sudah saatnya untuk kita saling merangkul antar sesama anak bangsa. Misalnya kemarin seperti kasus yang akhir-akhir ini, pemerintah sebaiknya menemuinya atau bahkan merangkulnya, jangan malah dihadap-hadapkan dengan aparat,” ucapnya.
Selain itu dirinya menyebut, kalau soal Khilafah itu sudah jelas utopis, tidak mungkin ada di negeri ini. Karena di negeri lain Khilafah itu juga ditolak semua. Menurutnya hal itu muncul karena ada sponsornya dari asing yang tujuannya untuk mengadu domba masyarakat bangsa ini.
”Maka pemerintah sebaiknya adakan saja pertemuan para alim ulama, minta tolong saja kepada ulama terkenal seperti Habib Lutfi karena dia dianggap netral oleh semua pihak,” kata Achmad.
Menurut dia, ulama seperti Habib Lutfi meskipun ia menjadi Watimpres namun tidak dicurigai sebagai antek pemerintah karena ia bisa menjaga netralitasnya.
Menurut dia seharusnya ulama dan umara (pemimpin) itu berjalan beriringan. Untuk itu, perlu ada forum komunikasi antara ulama dan umara ini.'
”Dibuat seperti seminar saja maka nanti akan ketemu itu, kalau sudah saling ketemu dan bicara maka nanti yang di bawah-bawahnya juga akan meniru. Jadi kalau ada ulama yang dianggap bersebarangan dekati saja langsung dengan jiwa besar, sepanjang tidak menjadi ancaman keamanan,” tuturnya. (Ant/OL-09)
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia ini memiliki tujuan menanamkan nilai-nilai toleransi, pendidikan, dan ke-Indonesiaan.
Moderasi beragama adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi.
GEREJA Katedral Jakarta menyumbangkan seekor sapi untuk Masjid Istiqlal pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan berpendapat salam dan ucapan hari raya lintas agama adalah bentuk toleransi dan ekspresi etika sosial dalam tata kebinekaan Indonesia.
Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak sepakat dengan MUI yang memfatwakan ucapan salam merupakan bagian dari doa yang mengandung unsur ibadah, sehingga tidak boleh dicampuradukkan
Peentingnya moderasi beragama bagi generasi muda dalam menghadapi realitas masyarakat yang semakin beragam.
ARTIFICAL Intelligence (AI) telah memasuki kehidupan umat beragama.
Kementerian Agama juga harus melibatkan tokoh-tokoh agama yang mengerti persoalan haji untuk membuat suasana lebih kondusif.
Sahabat Nabi, Ali Bin Abi Thalib, mengajarkan bahwa mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan.
Kementerian Agama (Kemenag) akan menggencarkan penerapan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan pada tahun ini.
PEMERINTAH Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melibatkan 31 lembaga keagamaan untuk program penurunan tengkes dan pengentasan warga dari kemiskinan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved