Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, 2021 mendatang, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,1 triliun khusus untuk sektor pariwisata.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 secara virtual, Kamis (26/11).
“Untuk 2021, khusus untuk pariwisata, dianggarkan sebesar Rp15,1 triliun dari berbagai macam Kementerian," kata Suahasil dalam keterangan resmi, Jumat (27/11).
Baca juga: Peran Internet dalam Perekonomian di Luwuk Banggai
Suahasil menuturkan anggaran itu terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) terkait sebesar Rp10 triliun, lalu belanja non K/L hampir Rp1 triliun, dan transfer dana ke desa senilai Rp4 triliun.
Wamenkeu berharap anggaran itu dapat dimanfaatkan masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) dengan melakukan sinergi yang baik antar K/L agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
"Dengan ini, kita coba terus cari sinergi yang baik, karena dengan demikian ini akan menjadi lompatan yang baik,” ujar Suahasil.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Wishnutama Kusubandio berharap kementerian/lembaga serta stakeholder terkait dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk memulihkan sektor pariwisata di Indonesia.
“Ke depannya ada konsolidasikan stakeholder, kementerian/lembaga, serta pelaku parekraf dalam mempercepat atau mengakselerasi pemulihan sektor parekraf” tutur Wishnutama.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pemerintah tengah membangun lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau kerap disebut destinasi Bali baru dengan status super prioritas, lewat investasi pada pelabuhan, bandara, dan semua aktivitas.
"Bahkan tidak terbatas pada pembangunan tetapi juga bagaimana konektivitas antara kota dengan obyek wisata, antara bandara dengan kota. Upaya ini akan menjadi satu sasaran atau upaya kami mendukung upaya pemulihan ekonomi,” ungkap Budi. (OL-1)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved