Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar jadwal pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak terhambat proses fatwa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, Wapres meminta MUI bisa memastikan proses fatwa dan uji klinis vaksin berjalan paralel.
“Jadi langkahnya nanti paralel yang dilakukan, antara Pemerintah dan tim dokter terkait sertifikasi vaksinnya dengan proses fatwa juga berjalan, sehingga semuanya selesai kemudian vaksinasi dilakukan,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan dalam telekonferensi pers, Jumat (20/11).
Menurut Masduki, MUI saat ini terus melakukan penelitian terhadap sejumlah vaksin yang bakal digunakan. Tim MUI bersama Bio Farma dan Badan POM sebelumnya terbang ke Tiongkok untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19 buatan Sinovac.
Walaupun proses pemeriksaan belum selesai, Masduki menyebutkan kabar pemeriksaan itu cukup menggembirakan.
Baca juga : Infrastuktur dan SDM Indonesia Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19
“Sekarang memang belum (selesai), tapi sedang proses. Ada laporan terakhir dari Wasekjen bidang masalah fatwa tentang bagaimana perkembangan di MUI. Semuanya menggembirakan, bahkan tingkat kehalalannya pun menggembirakan," ungkapnya.
Wapres Ma'ruf Amin sebelumnya menegaskan bahwa fatwa MUI terkait vaksin tetap akan dikeluarkan apa pun hasil pemeriksaannya.
"Apa yang disampaikan Wapres, kalau halal akan ada fatwanya. Kalau tidak, juga akan ada fatwa. Jadi tidak ada hambatan, tapi sampai sekarang masih proses," jelasnya. (OL-7)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved