Bagian Dari Negara, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak

KETUA Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Devi Anggraini menyerukan agar Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat segera disahkan.

Devi menjelaskan RUU Masyarakat Hukum Adat apabila sudah disahkan membantu negara untuk menunaikan mandat konstitusi dengan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

Hak-hak itu di antaranya adalah hak bersuara untuk menyetujui atau tidak menyetujui pembangunan yang berkaitan dengan daerah masyarakat adat bernaung.

"Kami tidak antipati pada pembangunan asalkan ada kebermanfaatan bagi masyarakat adat itu. Tapi yang kami kritisi adalah prosesnya yang seringkali tidak melibatkan masyarakat adat secara utuh," ungkap Devi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (8/8).

Pengakuan negara akan hak itu, kata Devi, telah diperjuangkan selama bertahun-tahun dan belum berhasil hingga saat ini karena ulah pemerintah itu sendiri. Pemerintah menurutnya belum menganggap penting masyarakat adat yang telah ratusan tahun mampu menjaga alam dan lingkungannya secara harmonis.

Baca juga : KLHK Apresiasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi

Dalam persoalan pembangunan pemerintah sibuk menggaungkan RUU berbau ekonomi tanpa memajukan RUU Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, masyarakat adat dalam proses konsesi seringkali tidak dilibatkan.

"Kami padahal mendukung pembangunan asalkan ada perannya bagi kemajuan kami. Misalnya kami dilibatkan untuk berperan dalam pembangunan tersebut sesuai dengan yang kami bisa dan memang perlu dilakukan," tegasnya.

Masyarakat adat menurut Devi adalah yang justru bisa paling bertahan diterpa berbagai krisis karena mampu hidup harmonis dan mengambil manfaat dari alam tanpa merusaknya. Di saat pandemi misalnya, masyarakat masih bisa hidup bahkan memiliki solidaritas membantu warga desa lain yang kesulitan karena lahannya sudah dikuasai konsesi tetapi keadaannya jatuh.

"Jadi masyarakat itu akan bertahan kok. Dan kami ini sangat dinamis," tukasnya. (OL-7)