Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PULUHAN rumah rusak akibat guncangan gempa magnitudo 6,8 yang terjadi Kamis (4/6) sore. Rumah rusak tersebar pada 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Morotai.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan dari laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB per Jumat (5/6), kerusakan rumah terjadi di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, Morotai Jaya, Morotai Selatan Barat dan Pulau Rao.
"Total rumah rusak berjumlah 128 unit, dengan rincian 99 unit rumah rusak ringan (RR), 18 unit rumah rusak sedang (RS) dan 11 unit rumah rusak berat (RB)," kata Raditya dalam keterangan tertulis Jumat (5/6)
Dia menjelaskan BPBD Kabupaten Kepulauan Morotai mencatat tidak ada korban jiwa akibat gempa yang terjadi pada pukul 15.49 WIB. Namun, BPBD setempat melaporkan pascagempa terjadi evakuasi warga.
"Masih terdapat masyarakat yang bertahan di dataran ketinggian atau di rumah saudara karena trauma," sebutnya.
Baca juga: Maluku Utara Diguncang Gempa 7,1 Skala Ricter
Sesaat setelah gempa, Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kepulauan Morotai dan instansi terkait melakukan penanganan darurat, seperti memastikan pertolongan korban dan pendataan kerusakan. Saat ini masih terus dilakukan pendataan di lapangan.
Sementara itu, BMKG mengkoreksi parameter gempa yang sebelumnya berkekuatan M7,1 menjadi M6,8. Gempa yang terjadi pada kedalaman 111 km berada pada 99 km arah utara Kota Daruba, Pulau Morotai, Maluku Utara.
Guncangan gempa tersebut dirasakan sedang oleh warga Kota Ternate selama 2-3 detik di Kota Ternate, sedangkan mereka di Kabupaten Halmahera Barat lemah selama 2-3 detik.
Pihaknya terus memonitor perkembangan pascagempa dan melakukan koordinasi dengan BPBD setempat dalan penanganan darurat.(A-2)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menyebut tersangka dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba bisa bertambah.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Rabu (17/7).
KPK menangkap mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved