Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penelitian produktivitas dan hidrologi terpadu untuk merumuskan pengelolaan lahan gambut lestari.
Rumusan penelitian akan dijadikan acuan untuk diimplementasikan pada seluruh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
BLI KLHK melakukan penelitian pada skala bentang alam seluas 135.164 hektare (ha) berlokasi di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Terentang-Sungai Kapuas, Sungai Kapuas-Sungai Mendawak, dan Sungai Kualan-Sungai Laban, Kalimantan Barat.
"Penelitian yang sedang berjalan ini menjadi riset terbesar di dunia pada ekosistem gambut," kata Kepala BLI Agus Justianto saat kick off meeting pelaksanaan penelitian di Jakarta, Senin (12/8).
Luas areal penelitian tersebut terdiri atas Hutan Lindung Mendawak seluas 19.543 ha, areal kerja konsesi PT Wana Subur Lestari (WSL) seluas 40.750 ha dan area PT Mayangkara Tanaman Industri (MTI) seluas 74.870 ha.
Baca juga : Tim Satgas Berjibaku Padamkan Kebakaran Gambut Muarojambi
Nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama penelitian dengan dua pemegang konsesi ditandatangani pada 2017 lalu.
Agus menjelaskan penelitian akan merumuskan teknik pengelolaan lahan gambut lestari yang mencakup aspek pencegahan kebakaran, peningkatan produktivitas tanaman, penurunan emisi karbon, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
"Lokasi-lokasi tersebut juga menjadi pilot project International Tropical Peatland Center (ITPC) dan telah dikunjungi perwakilan Negara-negara pemilik gambut tropis," katanya.
Vice President Director MTI Tsuyoshi Kato menjelaskan pihaknya menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan yang mampu menjaga gambut lestari dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman pokok dari jenis acacia crasicarpa.
Kato menjelaskan sebelum mulai mengembangkan HTI, pihaknya melakukan survei topografi secara intensif untuk mengetahui topografi lahan gambut.
Panjang transek survei mencapai sekitar 1.700 kilometer untuk menghasilkan peta topografi dengan interval 0,5 meter. Survei kedalaman gambut juga dilakukan di 1.400 titik dengan interval antara 100-500 meter.
Baca juga : Cegah Karhutla Pembasahan Lahan Gambut Diintensifkan
Data hasil survei ini penting untuk membuat peta zonasi air. Berdasarkan peta ini, manajemen MTI dan WSL membangun kanal sejajar kontur.
Tujuannya untuk mengatur tata air sehingga tanaman pokok jenis accacia crasicarpa bisa tumbuh namun gambut tidak mengalami kekeringan sehingga rentan terbakar.
Pihaknya menerapkan penjagaan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut tak lebih rendah dari 0,4 meter dari permukaan, termasuk di musim kemarau seperti saat ini. TMAT dan kondisi gambut dipantau dengan sistem informasi Sensory Data Transmission Service Assisted 3 (SESAME 3).
"Di lokasi konsesi kami sudah ada 52 hari tanpa hujan. TMAT masih di atas 0,4 meter, gambut masih lembap dan tidak ada kebakaran. Untuk menjaga pasokan air gambut, kami mengalokasikan sekitar 20% dari konsesi untuk tujuan konservasi di kubah gambut," ujar Kato. (OL-7)
WILMAR telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi (No Deforestation, Peat and Exploitation/ NDPE)
PDAM belum bisa mengolah air gambut, air banjir maupun air payau untuk bisa menjadi air minum karen instalasi PDAM menggunakan teknologi yang biasanya dipakai pada air baku standar.
Rumput purun disulap menjadi berbagai macam produk fungsional, salah satunya jadi tas cantik.
Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar ke empat di dunia dan paling besar di dunia untuk lahan gambut tropis (tropical peatland).
Luas lahan yang terbakar setiap tahunnya terus menurun seiring gencarnya upaya penanganan karhutla yang dilakukan.
Sebanyak 72 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) telah berproses melakukan revisi rencana kerja usaha untuk memenuhi persyaratan dalam perdagangan karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved