Paten Riset Tambah Nilai Ekonomi

DALAM rapat kabinet April lalu, Presiden Joko Widodo pernah menanyakan kepada kementerian, apa hasil riset yang menelan anggaran negara Rp24,9 triliun? Namun, hingga kini pertanyaan itu belum terjawab.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nurul Taufiqu Rochman, mengatakan selama ini tidak pernah ada data tentang apa yang diteliti dan dihasilkan serta dampaknya.

Padahal, menurut salah satu pendiri Nano Center Indonesia itu, pendataan itu penting. "Saya pemegang 23 paten. Sebagai orang lapangan, saya tahu berapa nilai ekonomi dari dampak riset dan inovasi yang telah saya kembangkan," kata Nurul dalam Rapat Koordinasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual di Bali, Selasa (25/6) malam.

Dia mencontohkan teknologi nano yang ia kembangkan digunakan untuk propolis dan telah digunakan industri. "Omzet perusahaan propolis nano itu Rp60 miliar setahun. Pajaknya, minimal Rp6 miliar masuk ke kas negara. Harusnya yang semacam itu didata sehingga bisa diketahui dampak ekonomi sebuah riset yang telah dipatenkan dan dipakai oleh industri."

Lebih lanjut Nurul mengatakan, di arena perdagangan internasional, dari 500 item produk unggulan yang diperdagangkan, 80%-nya memiliki paten. "Kalau hasil riset Indonesia tidak dipatenkan, negara tidak punya pemasukan dari riset paten ini."

Pada kesempatan itu, Kasubdit Valuasi dan Fasilitas Kekayaan Intelektual Kemenristek-Dikti, Juldin Bahriansyah, mengakui jumlah paten di Indonesia masih rendah, yakni baru 2.000-an, sedangkan jumlah jurnal ilmiah yang dipublikasi sekitar 30 ribu.

Sebagai perbandingan, Tiongkok memiliki paten sekitar 1,2 juta, publikasi ilmiah 'hanya' 50%-nya. Jepang dan Korea Selatan juga demikian. "Memang dengan paten ini dampaknya langsung ke masyarakat."

Kemenristek-Dikti, lanjutnya, memberikan insentif untuk mendorong peningkatan paten. (Nda/H-2)