Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini sedang mengkaji lebih lanjut terkait dengan penetapan bea masuk beberapa produk impor sebesar 200 persen untuk melindungi produk tekstil Indonesia yang saat ini sedang terpuruk.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyampaikan bahwa penetapan bea masuk tersebut memiliki dampak positif dan negatif yang harus diperhatikan.
"Dampak positif implementasi tarif 200 persen, impor berkurang, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan USD berkurang sehingga devisa juga tidak digunakan untuk membayar belanja impor itu," ujar Esther saat dihubungi pada Minggu (7/7).
Baca juga : Lindungi Industri Tekstil, Pemerintah Perpanjang Aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Di sisi lain, Esther menyatakan bahwa dampak negatif apabila nantinya kebijakan tersebut diimplementasikan adalah bahan baku impor yang dibutuhkan juga akan sulit masuk ke Indonesia.
"Sehingga kebutuhan industri akan bahan baku impor juga akan sulit dipenuhi," tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus bisa memastikan impor bahan baku yang nantinya berkurang bisa digantikan dengan bahan baku substitusi impor.
"Jika hal ini tidak bisa dipenuhi maka industri akan kesulitan berproduksi," ungkap dia.
Terakhir, ia juga mengingatkan pemerintah sebaiknya menghalau produk impor barang jadi yang menjadi kompetitor produk Indonesia seperti baja, elektronik, dan tekstil. (Fal/Z-7)
Pemerintah resmi membebaskan bea masuk bahan baku plastik selama enam bulan untuk menekan dampak kenaikan harga global dan menjaga stabilitas industri, terutama sektor kemasan.
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal mulai tengah malam Rabu (6/8).
Indonesia Relakan Transmisi Elektronik Tak Dipungut Bea Masuk
Pemerintah, selama ini, sudah berusaha keras memberantas aktivitas impor ilegal dengan menerbitkan berbagai peraturan dan dasar hukum melarang kegiatan tersebut.
LONJAKAN harga komoditas global kembali membuka perdebatan lama terkait potensi penerimaan negara yang hilang. Indonesia dinilai membutuhkan instrumen fiskal baru berupa windfall tax.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional.
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah akan menguat dalam dua pekan ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved