Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan bahwa masyarakat harus berbelanja dengan bijak apabila nanti pajak pertambahan nilai atau (PPN) 12% mulai diberlakukan.
"Belanjanya harus lebih didesain, disaring, yang lebih efisien, yang tidak terlalu perlu jangan dibeli," kata Faisal saat dihubungi pada Rabu (20/3).
PPN, ujar Faisal, pada umumnya bersifat akan menurunkan daya beli masyarakat terutama yang kaitannya dengan sektor riil dan hal tersebut berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh).
Baca juga : HIPPINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan PPN 12%
"Disamping itu dalam masalah keadilan, karena PPN ini untuk seluruh kalangan masyarakat baik yang kaya maupun miskin (mereka) kena, sama. Karena dia berlakunya pada transaksi barang dan jasa, beda dengan PPh yang tarifnya berbeda antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin," jelas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menyinggung soal implementasi makan siang gratis. Apabila implementasi makan siang gratis tetap menggunakan desain awal yang memakan dana sebesar Rp400 triliun, Faisal menegaskan bahwa hal tersebut jelas membebani anggaran pemerintah.
"Makanya kalau program-program baru seperti makan siang gratis didesain dengan lebih bijak, dengan memperhatikan masalah efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan, ini bisa jadi menurunkan kebutuhan anggaran," tandasnya. (Z-8)
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana cara menghemat pengeluaran bulanan, terutama untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
Dunia fashion preloved semakin berkembang dengan adanya berbagai acara dan pasar yang mendukung penjualan barang-barang preloved berkualitas.
KETUA Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyayangkan peraturan dari pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan impor ilegal.
Selain itu, metode pembayaran yang mudah dilakukan juga turut mendorong konsumen untuk lebih memilih belanja secara daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved