Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024.
Menurutnya, kebijakan presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional.
"Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/2).
Baca juga : Pemberhentian AWK Diproses: Setjen DPD RI Konsultasi ke Kemensetneg RI
Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri.
"Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah.
Baca juga : Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Indonesia dan Amerika
"Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera", tutupnya.
Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2).
Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (Z-8)
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved