Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Pemeringkat Fitch kembali mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. Itu dinilai mencerminkan kesuksesan Indonesia mencapai konsolidasi fiskal yang cepat, didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid, serta stabilitas ekonomi dan kondisi eksternal yang stabil pascapemulihan dari pandemi.
"Fitch menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif dalam jangka menengah, didukung oleh stabilitas ekonomi dan rasio utang pemerintah yang relatif rendah terhadap PDB," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro melalui siaran pers, Selasa (19/3).
Kendati demikian, lanjutnya, pendapatan negara dan indikator struktural yang masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara peers BBB masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
Baca juga : BPR Bangkrut di Awal Tahun, Ini Penyebabnya Menurut Pengamat Perbankan
Fitch juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, didorong oleh investasi domestik yang kuat dan konsumsi dalam negeri yang stabil. Fitch memperhitungkan bahwa pendapatan pemerintah berpotensi meningkat seiring waktu.
"Keputusan untuk mempertahankan outlook stabil mencerminkan keyakinan Fitch bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makro ekonomi dalam jangka pendek. Dengan demikian, prospek ke depan bagi Indonesia tetap stabil," kata Deni.
Selain itu, imbuhnya, afirmasi penilaian dari Fitch juga merupakan bukti konkret bahwa stabilitas politik dan kebijakan di Indonesia tetap terjaga dengan baik di masa pemilihan umum.
Baca juga : Ditanya Tentang Strategi Menaikkan Rasio Pajak, Prabowo Malah Bahas Kehendak Politik
Pemerintah tetap waspada terhadap risiko global dan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen melindungi daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.
Adapun peringkat kredit Indonesia dari lembaga pemeringkat lain, yakni, Moody's beri peringkat BBB dengan outlook stabil. Lalu S&P memberikan peringkat BBB dengan outlook stbail.
Kemudian Japan Credit Rating (JCR) Agency memberikan peringkat BBB+ dengan outlook stabil. Sementara Rating & Investment (R&I) memberi rating BBB+ dengan outlook positif. (Z-6)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
PEMERINTAH bakal mengevaluasi pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam agar bisa bersaing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani memaknai pelantikan tiga wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utangĀ negara tanpa menaikkan pendapatan.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
Pemerintah telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp132,2 triliun hingga Mei 2024. Realisasi itu disebut lebih rendah dari periode yang sama di 2023 sebanyak Rp150,5 triliun.
Pemerintah didorong untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara agar memiliki ruang fiskal. Itu dinilai penting agar pemerintahan baru ke depan tidak menambah utang negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved