Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan industri minuman ringan untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun ini.
"Yang pertama pasti kebijakan dulu kebijakan. Tentu saja kebijakan yang memberikan insentif lebih besar bagi industri makanan dan minuman," ucap Faisal di Jakarta pada Rabu (13/3).
Lebih lanjut, Faisal menerangkan bahwa industri minuman ringan masih prospektif, namun ia melihat industri ini akan lebih kompetitif.
Baca juga : Kenaikan PPN 12% Hanya akan Efektif Bila Digunakan untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
"Dari sisi biaya produksi, ada potensi juga meningkat, meningkatnya bukan hanya untuk bahan baku, upah, tapi juga yang pajak dan lain-lainnya," jelas Faisal.
Berikutnya, tantangan yang dihadapi industri minuman ringan adalah dari sisi kebijakan yang kaitannya dengan pasar konsumen.
"Bagaimana menjaga ceruk pasar untuk industri makanan dan minuman domestik bahwa ini perlu ada harmonisasi kebijakan dari sisi perdagangan juga. Tarif impor sering kali tidak harmonis, begitu impor bahan baku kena pajak tinggi dari impor, tapi begitu produk jadinya malah bebas, bagaimana industri bisa berkembang kalau begitu caranya," pungkasnya.
Baca juga : Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah
Selain kebijakan, lanjut dia, behavior dari konsumen perlu terus berbirokrasi melihat perkembangan zaman, digitalisasi, dan perubahan terutama lifestyle setelah Covid-19 yang berubah.
Melihat kondisi ekonomi saat ini, Faisal menilai bahwa industri minuman ringan masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya.
"Seperti penurunan daya beli masyarakat karena konsumen yang semakin selektif terhadap pos pengeluaran. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dan pengambil kebijakan dalam menentukan nasib industri minuman ringan yang menyerap banyak tenaga kerja ini," tandasnya. (Fal/Z-7)
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Penyelenggara mengungkapkan kriteria penting penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa
PT ASDP Indonesia Ferry terus berinovasi dengan mengakselerasi digitalisasi layanan, di antaranya pemesanan tiket online melalui aplikasi dan website.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
Digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan. Karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved