Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BEBERAPA waktu lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa harga beras di beberapa pasar seperti di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berangsur turun. Namun, faktanya seperti di Pasar Johar Baru Jakarta harga beras masih tinggi.
Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti memprediksi bahwa harga beras akan turun apabila pasokan beras bisa memenuhi permintaan pasar.
"Betul, di daerah masih tinggi. Prediksi saya harga beras turun pada saat supply beras di pasar cukup atau bisa memenuhi permintaan pasar," kata Esther saat dihubungi pada Kamis (29/2).
Baca juga : Indef: Pemerintah Gagal Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Lebih lanjut, Esther menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) yang berasal dari Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, didapati bahwa produksi beras pada Januari 2024 adalah sebanyak 0,91 juta ton sedangkan kebutuhan beras berada di angka 2,63 juta ton. Untuk Februari produksi beras berada di angka 1,39 juta ton sedangkan kebutuhan beras berada di angka 2,46 juta ton.
Sedangkan untuk Maret, lanjut Esther, berdasarkan KSA BPS yang mana memasuki musim panen raya, produksi beras berada di angka 3,51 juta ton sedangkan angka kebutuhan beras hanya 2,64 juta ton.
Sementara untuk April, produksi beras semakin tinggi yaitu di angka 4,8 juta ton dan kebutuhan beras hanya di angka 2,67 juta ton. Di momen inilah dirinya memprediksi bahwa harga beras akan mengalami penurunan.
Baca juga : Harga Beras di Sulawesi Tenggara Terus Melonjak
"Itu terjadi sekitar April Mungkin setelah lebaran. Kalo bisa turun segera lebih baik," ujar Esther.
Di sisi lain, Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut bahwa Indonesia memiliki tantangan geografis sehingga berpengaruh kepada biaya logistik dan pendistribusian logistik.
"Ini yang menyebabkan disparitas harga komoditas antar daerah, termasuk beras. Kelancaran distribusi menjadi kunci dalam mengendalikan harga," ungkapnya.
Baca juga : BLT dan Bantuan Pangan Diharapkan Bisa Tekan Inflasi
Terkait harga beras di daerah yang belum juga turun, Eliza menuturkan bahwa hal tersebut disebabkan karena ketersediaan beras di daerah yang berbeda-beda.
"Harga ini terbentuk dari penawaran dan permintaan. Untuk Pasar Induk Cipinang kemungkinan besar (harga) turun karena impor sudah banyak berdatangan," pungkasnya.
(Z-9)
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti kinerja industri manufaktur yang terus menurun.
NILAI utang Indonesia kian membengkak dari tahun ke tahun, terutama dalam satu dekade terakhir. Hal itu dinilai akan memberatkan fiskal.
UMKM merupakan sektor paling rentan terkena dampak ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan nonperforming loan (NPL) pada segmen usaha kecil dan mikro meningkat pada April 2024.
Terlalu besar anggarannya untuk makan siang gratis dan susu gratis. Lebih baik digunakan untuk program pembangunan yang lebih produktif.
DIREKTUR eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak becus menjaga stabilitas harga pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved