Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDUSTRI perikanan dalam negeri perlu menerapkan prinsip environmental, social, dan governance (ESG). Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan ekosistem laut. Pembahasan penerapan ESG ini berlangsung dalam kegiatan Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) yang diselenggarakan oleh Aruna.
Tema IOSF 2024 kali ini ialah “Navigating the Blue Economy: Promoting the Sustainable Indonesian Ocean Industry”. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas disiplin baik domestik maupun internasional mulai dari akademisi, advisor, pemerintahan seperti KKP, Kemenkomarves, Kemendag, dan Bappenas.
Guru Besar FPIK IPB University dan Sustainability Advisor Indonesia Luky Adrianto menyebutkan, Ketika Aruna mendefinisikan dirinya sebagai perusahaan perikanan, maka harap dipahami bahwa keberlanjutan adalah DNA inti atau jantungnya perusahaan.
Baca juga : KKP Jadikan Indonesia Bagian Rantai Pasok Lobster Dunia
“Memang, keberlanjutan sejatinya penting bagi setiap perusahaan, tetapi dua kali lipat jauh lebih penting bagi industri yang mengelola sumber daya alam,” ujarnya.
Program Lead for Sustainable Finance Program, IFC Rahajeng Pratiwi menekankan dari perspektif bisnis dan keuangan bahwa ikan dan budidaya laut harus bisa dikonsumsi oleh generasi penerus minimal 10 tahun ke depan.
“Jika kita makan ikan hari ini dan jika cucu-cucu kita masih bisa makan ikan dengan kuantitas dan kualitas yang sama 10 tahun kemudian dari hari ini, itulah yang disebut keberlanjutan. Jika sebuah perusahaan mengklaim bahwa perusahaan tersebut berkelanjutan, yang memang sesungguhnya adalah sebuah keharusan, ya, boleh saja, tetapi jangan kemudian greenwash atau klaim berlebihan—semenggoda apapun untuk menempatkan 'klaim bagus' tersebut ke laporan keberlanjutan perusahaan,” ungkapnya.
Baca juga : Aruna Targetkan Perluasan Market Varian Produk Perikanan Indonesia
Pada kegiatan IOSF ini, Aruna sekaligus merilis komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, yakni “SEA Pledge 2030”. SEA Pledge 2030 adalah wujud komitmen dan transparansi Aruna untuk mencapai kinerja perusahaan yang sehat dan sustainable pada 2030 mendatang.
Aruna mengintegrasikan SEA Pledge ke dalam bisnis proses yang dituangkan dalam SEA for All Commitment 2030. SEA for All Commitment 2030 ini meliputi tiga hal utama, yaitu Sustainably sourced seafood, Empowering stakeholders, dan Advocating for sustainability. Komitmen ini menjadi sebuah peta jalan untuk mencapai visi besar Aruna: menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim di dunia pada tahun 2045.
Head of ESG, AC Ventures Lauren Blasco menegaskan Sea Pledge 2030 memiliki visi dan yang sangat jelas yakni bagaimana menyediakan data yang nyata dan sesuatu yang mudah dicerna oleh pemangku kepentingan terkait.
Baca juga : Miliki Nilai Ekonomis Tinggi, Lobster Laut Jadi Incaran di Pasar Global
“ Selalu berikan mitigasi risiko, komunikasi, dan transparansi,” ujarnya.
Aruna juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan secara resmi kerja samanya dengan USAID di program Ber-IKAN (Bersama Kelola Perikanan). Wildan selaku Small Scale Fisheries Lead USAID, mengatakan Aruna bermitra dengan USAID Ber-IKAN untuk membantu realisasi ekosistem laut yang sehat.
“Memajukan perikanan skala kecil, dan mempromosikan makanan laut berkelanjutan. Kemitraan antara Aruna dan USAID Ber-IKAN tentu bertujuan untuk memperkuat mata pencaharian nelayan skala kecil dan komunitas nelayan,” ungkapnya. (Z-8)
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional. Ia berharap langkah itu bisa mendorong sektor perikanan.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Penangkapan ini merupakan wujud komitmen tegas KKP dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved