Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TINGKAT pengangguran di Indonesia memang menunjukkan tren penurunan. Namun, angkatan kerja banyak bekerja di sektor informal atau yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas.
Dalam data yang dipaparkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan itu, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu menurun menjadi 8,42 juta orang yang menganggur per Agustus 2022 dan pada Agustus 2023 menjadi 7,86 juta orang.
Jumlah pekerja di Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 131 juta orang alias bertambah menjadi 135 juta per Agustus 2022 dan tahun berikutnya naik hampir menjadi 140 juta orang yang masuk kerja. "Selama dua tahun memang ada penurunan pengangguran, tetapi disebabkan penyerapan (tinggi) di sektor informal," ujar Abdul dalam diskusi Indef Mengurai Gagasan Capres pada Debat Kelima, Jumat (2/2).
Baca juga : Tingkat Pengangguran Turun Jadi 8,42 Juta Orang
Data BPS per Februari 2023 disebutkan pekerja informal mencapai 83,34 juta atau setara 60,12% dari total pekerja. Pekerja informal merupakan kelompok paling rentan atas disrupsi ekonomi. Dengan banyaknya status pekerja informal, kemungkinan daya tahan ekonomi nasional relatif tidak kokoh. "Ekonomi kita didominasi oleh sektor informal. Ini lebih fragile (rapuh)," ungkap peneliti Indef itu.
Abdul menambahkan pekerja di sektor informal kerap kali tidak teregistrasi, sehingga tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Oleh karena itu, ia mengatakan tidak heran rasio pajak Indonesia tidak naik. Dalam kurun 2018-2020 rasio pajak Indonesia stagnan di level 10%-12%.
"Ketika pemerintah mampu mendorong pekerja informal ini bergerak ke sektor formal ada kontribusi besar terhadap penerima perpajakan. Namun, kenyataannya rasio pajak kita tidak naik-naik," pungkasnya. (Z-2)
Dengan menjadi peserta jaminan sosial, akan mendapatkan perlindungan dari risiko sosial ekonomi sepanjang beraktivitas dalam bekerja.
Dirjen PHI dan Jamsos, Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, melalui forum dialog ini sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan fokus perhatian kepada pekerja informal.
BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja sektor informal khususnya para pedagang kaki lima dan supir angkutan umum di terminal.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah ada niatan untuk memperluas cakupan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan,
KETANGGUHAN sektor informal kembali menyelamatkan banyak negara di tengah kelesuan ekonomi yang terdampak badai pandemi Covid-19.
RENDAHNYA partisipasi angkatan kerja perempuan pada ekonomi sampai sekarang masih berlanjut. Pernikahan dan melahirkan menurunkan partisipasi perempuan dari sisi penawaran.
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) menekankan pentingnya peningkatan keterampilan SDM Indonesia di bidang elektronik.
KARTU Prakerja telah menjangkau sebanyak 17,5 juta lebih penerima sejak 2020 hingga 2023. Tahun ini, penerimanya ditargetkan juga mencapai lebih dari 1 juta orang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi semua jenis buruh dalam Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.
Menurut Sekjen Anwar, pelatihan vokasi yang berkualitas merupakan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan.
Upaya mewujudkan SMK yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing harus terus didorong dalam rangka menjawab berbagai tantangan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved