Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELAJAR dari serangan siber yang menyerang perusahaan di 2023, PT Bank Syariah Indonesia (BSI), meningkatkan anggaran IT mereka di 2024 mencapai Rp1,5 triliun.
Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho menjelaskan pada tahun 2022, belanja IT perusahaan hanya Rp350 miliar.
Anggaran IT ini menjadi Rp1,32 triliun pada 2023, naik 3 kali lipat, dan dibelanjakan ke empat area utama, yaitu IT security, standarisasi infrastruktur, membeli perangkat stabilisasi infrastruktur, dan untuk pengembangan bisnis termasuk digital.
Baca juga : OJK : Investigasi Terhadap Serangan Siber ke BSI Masih Berlangsung
Untuk tahun 2024, rapat manajemen sepakat belanja IT sebesar Rp1,5 triliun, lebih besar dari tahun 2003. Nanti areanya lebih pada business enabler.
"Ini yang kami harapkan kombinasi antara solusi yang lengkap, dengan keamanan yang baik, dengan belanja yang cukup besar, mudah-mudahan bisa membawa BSI sebagai salah satu bank terbaik untuk IT practicenya," kata Cahyo usai paparan kinerja BSI 2023, Kamis (1/2).
Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan secara umum teknologi digital menjadi hygiene factor bagi sebuah bank terutama seperti BSI, yang segmentasinya hampir 70% saat ini fokus ke konsumen dan ritel.
Baca juga : Pakar Menyarankan Kejahatan Siber Masuk Tindak Pidana Terorisme
Artinya dengan jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahun, bulan dan hari, BSI terus meningkatkan kemampuan digital dan IT.
Kemampuan dan keamanan informasi dan teknologi yang diharapkan bisa menjadi best practice, BSI melihatnya baik dari sisi hardware, software, aplikasi dan termasuk keamanan siber. Mereka menggunakan standar internasional.
"Semua kami lakukan, baik itu dari memperkuat sisi data center (DC), dan Disaster Recovery Center (DRC), juga mungkin nanti call back up kami miliki dengan pendekatan cloud. Ini kami jadikan tingkat leveling dari sisi kualitasnya adalah internasional standar,"
Baca juga : Komisi XI Akan Panggil Direksi BSI Senin
Implikasinya adalah BSI harus membelanjakan lebih banyak uang untuk IT dan digital, yang menjadi belanja modal terbesar mereka do tahun 2023 dan 2024. Sebab BSI sekarang sedang melakukan penguatan, juga melakukan mengupgrade daripada mobile banking mereka, menjadi berupa superapp.
Direktur IT BSI Saladin D. Effendi mengatakan bank berkomitmen untuk peningkatan standar internasional. Terkait data center, BSI memastikan mengikuti standar internasional.
"Aspek lainnya untuk siber sudah pasti adalah penguatan kapabilitas SDM untuk mendapatkan update dari keahlian terkini," kata Saladin.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dari aspek digital.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dinilai perlu memperbaiki reputasi perusahaan kepada publik. Pasalnya, sejak diresmikan berdiri, sudah terlalu banyak isu miring yang menghampirinya.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara perihal keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang melakukan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
UPAYA merger tiga bank BUMN syariah pada 2021 dinilai tak membuahkan hasil. Tujuan untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai entitas syariah terbesar dunia juga dianggap sekadar angan.
Secara nominal, total penukaran riyal di BSI hingga Mei 2024 menembus 116,92 juta SAR, sehingga menghasilkan fee based income (FBI) sebesar Rp16,74 miliar.
PP Muhammadiyah menarik seluruh dana dari Bank Syarian Indonesia (BSI) karena keluhan tidak direspon. DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen BSi.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved