Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal membangun Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) untuk memonitor aktivitas di sektor teknologi finansial yang saat ini tumbuh pesat. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung pelindungan konsumen dan perusahaan pemberi pinjaman.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK (PVML) OJK Agusman dalam konferensi pers, Jumat (18/8).
"Kita mengharapkan memiliki Pusat Data Fintech Lending yang robust. Ini sangat penting karena dengan Pusdafil ini, data transaksi pendanaan dan lending bisa dimonitor harian dan kita bisa connect, linked dengan SLIK OJK," ujar Agusman.
Baca juga: OJK Terbitkan Aturan untuk Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal
Agusman menambahkan, keterhubungan antara Pusdafil dan SLIK dapat mempertajam pengawasan otoritas. Sebab, nantinya akan terlihat kelayakan kredit calon nasabah, sehingga dapat menekan munculnya pinjaman bermasalah atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90).
"Kalau kita bisa connect dengan SLIK, ini bisa kita gunakan untuk memantau secara tepat tentang kelayakan memberikan kredit dan memastikan nasabah ini sehat secara perkreditan," kata dia.
Baca juga: OJK: Konsumsi Masyarakat dan Investasi Jadi Mesin Pertumbuhan Berkelanjutan
Pusat data itu disebut menjadi penting lantaran pertumbuhan fintech P2P lending cukup pesat. Dari catatan OJK, pertumbuhan kredit P2P lending melampaui pertumbuhan industri secara umum di sektor keuangan nasional.
Per Juni 2023, pertumbuhan kredit dari fintech P2P lending mencapai 18,86% dari tahun sebelumnya. Kendati tumbuh tinggi, TWP90 pada fintech P2P lending terbilang masih cukup terkendali dan berada di level yang aman.
"Sebetulnya TWP90 di data kita angkanya 3,36% yang terakhir dan biasanya best practices TWP90 ini harus di bawah 5%," terang Agusman.
Dia menekankan, fungsi dari Pusdafil nantinya ialah untuk menekan kenaikan TWP90 di fintech P2P lending. Dengan kata lain, perusahaan pemberi pinjaman dapat menjaga aspek prudentiality (kehati-hatian) dalam memberikan pinjaman.
"Kita mengharapkan juga pada saat yang sama kehati-hatian tetap dipegang teguh dari sisi lender dan borrower," tandasnya. (Z-11)
MENURUT data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp211,1 triliun pada 2024.
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
OJK berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
DTI-CX 2024, konferensi dan pameran transformasi digital terbesar di Indonesia, resmi dibuka hari ini. Acara ini digelar di JCC selama dua hari sejak 31 Juli hingga 1 Agustus 2024
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, ungkap tren dunia kerja saat ini cenderung menuju hubungan kerja yang lebih fleksibel, seiring pertumbuhan tenaga kerja muda yang lebih menguasai teknologi.
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
Yang menjadi target dari inovasi VCDLN adalah yang sudah memiliki kerangka kerja berbasis artificial intelligence (AI).
Disparekraf DKI Jakarta diminta meningkatkan kualitas pekerja di sektor wisata sesuai standar internasional. Hal ini terkait Jakarta yang bakal menyandang status Kota Global.
Momentum Hari Anak Nasional juga diharapkan dapat melahirkan aksi-aksi nyata yang berkelanjutan dalam melindungi anak di dunia digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved