Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Abdul Wachid mendukung upaya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang meminta industri pulp dan kertas untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Menurut politisi asal Riau ini, permintaan Menteri Bahlil ini sangat bagus dan menjadi patokan bagi perusahan dalam membantu meningkatkan ekonomi nasional lewat penyerapan tenaga kerja baru.
Namun, pemerintah juga perlu melihat atau mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku industri ini agar keinginan bersama meningkatkan ekonomi nasional berjalan baik.
“Bagus dong. Artinya memang kalau para pengusaha diminta kontribusinya untuk meningkatkan perekonomian nasional, tentu segala sesuatu harus ada komunikasi apa kendalanya, apa yang dibutuhkan oleh para pelaku industri ini supaya memang betul-betul antara keinginan pemerintah dengan kebutuhan di lapangan selalu match begitu, itu yang perlu dilakukan,” kata Abdul Wachid kepada wartawan, Minggu (13/8).
Dikatakan Abdul Wachid, rencana perusahan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL Group) meningkatkan investasi di anak perusahannya, Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, sebesar Rp33,4 triliun selama periode 2021 hingga 2023 mendapat dukungan penuh, karena investasi tersebut akan menghadirkan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
“Bagus itu, bagus. Artinya begitu investasi ada tentu lapangan pekerjaan terbuka begitulah pekerjaan terbuka tentu konsumsi meningkat kalau konsumsi meningkat tentu pertumbuhan juga meningkat,” ucapnya.
Namun, meski informasi tersebut menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau, pemerintah harus memastikan kebutuhan tenaga kerja harus diutamakan dari dalam negeri, bukan dari luar negeri.
Pasalnya, jika diutamakan pekerja luar, akan menimbulkan kecemburuan dan berujung pada aksi-aksi yang tidak diinginkan bersama dan kondisi itu akan memperburuk ekonomi nasional.
“Yang jadi persoalan itu jangan semua tenaga kerja dari luar, dari persentasenya itu harus 60 : 40. Jadi 40% dari luar tenaga kerja lokal, supaya apa, supaya tidak ada gap antara keberadaan perusahaan dengan masyarakat, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kecemburuan, tidak menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga konflik antara masyarakat dan perusahaan itu tidak terjadi,” jelasnya.
Politisi PKB ini meminta agar Menteri Bahlil harus memberikan tekanan kepada pihak industri agar sejalan dengan rencana besar pemerintah, baik meningkatkan investasi maupun membuka lapangan kerja yang banyak.
Selain itu, Abdul Wachid pun mengingatkan pemerintah agar mempermudah pengurusan izin oleh investor demi kelancaran investasi di Indonesia.
“Yang jelas kemudahan, kemudahan investasi itu harus ada, kemudahan dalam artian tidak melanggar norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada itu umpamanya lingkungan harus dijaga itu paling utama, kemudian kenapa saya menekankan lingkungan karena kan kita ini ingin hidup lama, bukan hanya kita yang menikmatinya tapi kan ada generasi di bawah kita yang harus ikut juga menikmati,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat bagi negara, baik berupa nominal atau angka maupun kedamaian dan keberlanjutan.
“Industri hadir itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tetapi harus bisa dikendalikan. Nah untuk mengendalikan itu tentu lingkungan ini harus ditata dengan baik,” paparnya.
“Investasi itu harus dimudahkan, tetapi juga tidak mengabaikan aturan yang ada, yang penting itu aja. Sebenarnya bagi pengusaha itu yang penting sektor perizinannya ini mudah,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta industri pulp dan kertas terus meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat mengunjungi Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, anak perusahaan utama dari Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL Group) saat berkunjung ke Provinsi Riau.
“Tingkatkan produksi, penciptaan lapangan pekerjaan terus terjadi, kolaborasi, dan (target) pasarnya, pasar global terus," ungkap Bahlil dalam keterangannya.
RAPP sendiri berencana menginvestasikan Rp33,4 triliun selama periode 2021 hingga 2023. Dari total investasi tersebut, sebesar Rp19,5 triliun dialokasikan untuk investasi hilirisasi pulp menjadi paperboard yang berkapasitas sebesar 1,2 juta ton per tahun.
Investasi tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 5.730 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). (RO/Z-1)
Sementara terkait Muhammadiyah, kata Bahlil, dirinya memberi penjelasan secara resmi di Kantor DPP Muhammadiyah. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan
Kementerian Investasi jarang sekali melibatkan pemerintah daerah terkait pengambilan keputusan dalam pelaksanaan investasi di daerah.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan Forum Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainable Tourism Investment Forum (STIF) 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan Indonesia siap mencatat sejarah baru dalam industri otomotif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2023. Kemenkeu tertinggi, skor Kementerian Investasi tidak dipublikasi
Presiden memilih tidak menanggapi isu yang entah darimana asal muasalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved