Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai fenomena terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg disebabkan oleh adanya penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian LPG tersebut.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, LPG 3 kg seharusnya digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu. Namun, masih banyak masyarakat mampu ikut menggunakan gas bersubsidi tersebut.
"Fenomena itu terjadi karena adanya penyimpangan distribusi. Gas LPG 3 kg yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, namun keluarga mampu ikut menggunakannya," ujar Tulus kepada Media Indonesia, Minggu (30/7).
Baca juga : Penyaluran Elpiji 3 Kg secara Tertutup, Pengamat: Jangan Abu-abu
Tulus melanjutkan, dengan pendistribusian yang tidak tepat tersebut membuat kuota LPG untuk masyarakat tidak mampu pastinya berkurang. Sehingga hal itu menimbulkan kelangkaan gas bersubsidi di berbagai daerah.
"Di satu sisi kuota subsidi itu tetap, tapi disisi lain konsumennya bertambah. Pastinya kuota akan berkurang, sehingga di lapangan terjadi kekurangan pasokan," ujarnya.
Oleh karena itu, Tulus menyarankan, pemerintah harus segera menerapkan kembali sistem pendistribusian tertutup bagi gas LPG 3 kg. Sehingga nantinya hanya masyarakat yang tidak mampu yang dapat membeli gas bersubsidi tersebut.
Baca juga : Pemerintah Galakkan Pemakaian Kompor Listrik ke Orang Kaya
Kemudian, pemerintah juga dapat menambah lagi pasokan tabung gas LPG 3 kg tersebut. Namun, hal itu menurutnya tidak mudah, karena pemerintah harus menambah pagu subsidi untuk gas bersubsidi tersebut.
"Simple saja persoalannya. Pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup itu? Atau pemerintah punya anggaran lebih tidak untuk menambah pagu subsidi?. Jadi Jangan menyusahkan masyarakat hanya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut," pungkasnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, kelangkaan gas LPG 3 kg ini sudah terjadi berulang kali, bahkan setiap kelangkaan itu terjadi pasti harga gas LPG 3 kg akan mengalami kenaikan dan rakyat yang kurang mampu akan menjadi korbannya.
Baca juga : Cegah Peredaran Alat Kesehatan Palsu, idsMED Gelar Talkshow dan Edukasi
Menurutnya, kelangkaan itu bisa terjadi dikarenakan distribusi yang digunakan oleh pemerintah selama ini adalah distribusi terbuka dan bukan distribusi tertutup. Sehingga, dengan distribusi terbuka tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk membeli gas LPG 3 kg.
Karena itu, ia menegaskan, Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi dari sistem terbuka menjadi menjadi sistem distribusi tertutup agar LPG 3 kg diperuntukkan hanya untuk rakyat mikskin yang berhak memperoleh subsidi.
"Kalau bersedia, Pertamina sebenarnya dapat menggunakan data yang berhak menerima subsidi dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah digunakan untuk dasar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)," imbuhnya.
Baca juga : Ledakan Tabung Gas, Tiga Warga Pasar Baru Terluka
Selain itu, Fahmy juga menyarakan agar masyarakat yang kurang mampu tersebut diberikan kartu yang terdapat barcode untuk memudahkan masyarakat kurang mampu dalam membeli dan mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga subsidi.
"Saya kira dengan cara itu akan mengatasai kelangkaan dan subsidi akan lebih tepat sasaran," ujarnya. (Z-5)
Baca juga : Pertamina akan Tutup Pangkalan yang Jual Gas Elpiji 3 Kg Tanpa KTP
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pengumuman hasil inspeksi pengawasan terhadap Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik swasta di Deli Serdang, Sumatra Utara
TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kg dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon.
Persiapan syukuran pernikahan di Dusun Pangligaran, Desa Medanglayang telah membuat suasana menjadi duka setelah tujuh orang saudara dan warga mengalami luka bakar.
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Penambahan penyaluran telah dilakukan bertahap selama masa Idul Adha. Stok BBM nasional rata-rata selama 20 hari dan elpiji rata-rata 17 hari.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Datascrip mempersembahkan4 Sustainable Programs plus 8 Goals Infinity yang telah dijalankan sejak Januari 2024.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Salah satu penyebab dari tingginya beban kerja dokter di daerah ialah distribusi dokter yang tidak merata.
Penjualan grosir sangat memiliki potensi dalam membantu UMKM memperluas distribusi penjualan produknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved