Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROSES pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) di IKN untuk para aparatur sipil negara (ASN) dan petugas pertahanan dan keamanan (Hankam) akan menggunakan sistem hybrid, yakni kombinasi sistem volumetrik dan baja konvensional. Sistem tersebut diharapkan dapat meminimalisasi waktu pembangunan hunian vertikal dan membuat hunian lebih nyaman sekaligus ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera Iwan Suprijanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, pekan lalu, menyebut setidaknya akan dibangun sebanyak 47 tower hunian ASN dan hankam di IKN. Saat ini, Ditjen Perumahan Kementerian tengah melaksanakan proses lelang rusun tersebut.
“Pembangunan 47 tower hunian ASN dan hankam menggunakan sistem hybrid, yakni kombinasi sistem volumetrik dan baja konvensional,” ujar Iwan seperti dikutip dari keterangan resmi, pekan lalu.
Baca juga: Simbol Kedaulatan, Pembangunan IKN Disebut Tak Seharusnya Libatkan Asing
Pada sistem hybrid ini, kontruksi baja konvensional digunakan untuk tangga darurat, core lift, dan koridor dan podium. Sementara modul volumetrik dipasang menggunakan crane dan ditumpuk di atas podium, lalu akan ditambah facade di bagian luar.
"Kami ingin para ASN dan hankam yang pindah ke IKN nantinya bisa tinggal di hunian yang nyaman sehingga semangat dalam bekerja melayani masyarakat," harapnya.
Baca juga: Pengamat: Penggunaan Tenaga Kerja Asing di IKN Hanya untuk Bidang Tertentu
Iwan menerangkan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera memiliki beberapa program pembangunan khususnya di sektor perumahan di IKN. Pertama, pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022-2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit.
Selanjutnya, pembangunan Rumah Tapak Menteri yang dilaksanakan secara MYC 2022-2024 sebanyak 36 unit. Saat ini, Ditjen Perumahan tengah membangun rumah contoh di Persil 105 dan pembangunan nursery tanaman untuk penghijauan. Sementara untuk pembangunan hunian ASN dan hankan, saat ini tengah dilaksanakan pemaketan 47 tower Rusun sebanyak 6 paket.
Terpisah, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Myrna A. Safitri menegaskan komitmen OIKN untuk mewujudkan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan. Pihaknya memastikan keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakannya.
“Kami akan mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan. Tentunya ini tidak mudah tetapi dengan komitmen dan dukungan yang kami terima, kami optimis kota hutan akan dapat diwujudkan pada tahun 2045,” ujar Myrna, Jumat (16/6). (Z-10)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Prestasi yang ditorehkan pada 17 Juli 2024 ini diakui dan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
IKATAN Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ialah asosiasi profesi/kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 16 Juli 1999.
PENGAMAT militer Connie Rahakundini Bakrie mengkritisi pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait tentara diperbolehkan untuk berbisnis kecil-kecilan.
PT PP telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 senilai Rp 850 Milyar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 senilai Rp400 miliar.
Proyek yang dikerjakan antara lain Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (Jawa-4) Coal Fired Steam Power Plant 2 X 1,000 MW di Jepara dan Development of Bekasi Cikarang Cainiao Smart Logistic Warehouse Project.
PEMERINTAH sedang dalam proses mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga klaster perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved