Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SENIOR Policy and Project Development Associate ITDP Indonesia Etsa Amanda mengungkapkan, subsidi kendaraan listrik untuk saat ini lebih tepat diberikan kepada transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurutnya, alasan subsidi tersebut diberikan kepada transportasi publik disebabkan, pertama, transportasi publik memiliki jarak tempuh harian yang jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan pribadi. Misalnya, bus yang memiliki jarak tempuh 200 kilometer (km) per hari, sedangkan mobil atau motor maksimal hanya 40 km per hari.
"Dengan meng-elektrifikasi satu kendaraan transportasi publik, dampak pengurangan polusinya menjadi lebih tinggi karena terkait jarak tempuh harian," kata Etsa dalam webinar Subsidi Mobil Listrik untuk Pribadi atau Transportasi Publik, Sabtu (27/5).
Baca juga: Subsidi Mobil Listrik Dinilai tidak Tepat, PKS: Kendaraan Justru Makin Bertambah
Kedua, lanjut Etsa, terkait dampak pada ekonomi. Banyaknya jumlah bus dalam suatu armada transportasi publik yang dikelola satu institusi tertentu bisa mendorong penyaluran subsidi yang lebih fokus dibandingkan subsidi kendaraan pribadi.
"Jadi dibandingkan dengan memberikan insentif pada tiap orang dari masyarakat mungkin agak susah untuk perencanaannya, dengan fokus pada kendaraan yang bergabung dalam satu armada bisa membuat perencanaan insentif lebih fokus dan efektif," ujarnya.
Baca juga: KSP: Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mendorong Target Nol Emisi Karbon
Selanjutnya, ketiga terkait dengan kemudahan dalam perencanaan. Transportasi publik memiliki rute yang tetap, jadwal operasional yang reguler, dan depot atau tempat kendaraan beristirahat. Ini dinilai dapat menyederhanakan proses perencanaan strategi dan lokasi pengisian daya.
Lalu yang terakhir adalah pemberian subsidi dinilai bisa menjadi momentum untuk mereformasi transportasi publik secara keseluruhan.
Etsa mengatakan, jika ingin beralih ke transportasi publik listrik maka harus ada pembaruan armada dan peningkatan layanan operasional seperti dengan merapikan rute dan jadwal operasional.
"Ini dalam rangka mendorong transisi ke bus listrik itu jadi momentum juga untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas layanan transportasi publik," katanya. (Fik/Z-7)
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Meski dianggap perlu, namun pembatasan usia kendaraan di Jakarta belum bisa diterpakan dalam waktu dekat
BANDARA Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, melakukan pembaharuan akses atau lokasi parkir kendaraan pribadi di Terminal 3
SALAH satu kegiatan menyenangkan untuk menghabiskan akhir pekan adalah berkumpul bersama keluarga dengan melakukan aktivitas yang seru seperti staycation di hotel.
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Tercatat mobil yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol Jasa Marga dan arteri sebanyak 173.574 kendaraan.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved