Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MINIMNYA minat investor swasta dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah diduga sebelumnya. Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar menjelaskan pemerintah seperti mengabaikan karakter ibu kota yang hendak dibangun di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara tersebut.
“Yang dibangun ini kan kota pemerintahan, bukan kota properti (bisnis). Itu beda karakteristiknya,” katanya ketika dihubungi, Rabu (24/5).
Menurut Jehansyah, Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya seharusnya tidak perlu terlalu sibuk mencari investor swasta untuk membangun IKN. Investor, lanjutnya, baru akan masuk apabila kota atau wilayah yang dibangun sudah tumbuh.
Baca juga : Ekonom Sebut Keuntungan Investasi di IKN Butuh Waktu Lama
“Tumbuh itu bukan hanya sekedar ada bangunan, namun juga kehidupan,” jelasnya.
Sementara, tambah Jehansyah, saat ini pemerintah sepertinya ngebut menyelesaikan pembangunan IKN seakan-akan right on track. Padahal yang dilakukan hanya membangun konstruksi bangunan dan bukan melakukan settlement development (pembangunan permukiman).
Baca juga : IKN Dibangun untuk Jadi Kota Dunia untuk Semua
“Dan penduduk bermukim itu bukan karena dipaksa, namun ada kesadaran untuk tinggal di kawasan tersebut,” jelasnya.
Ia mencontohkan Canberra (ibu kota Australia) dan Nay Pyi Taw (Myanmar) yang hingga saat ini tak kunjung berkembang secara bisnis walaupun sudah cukup lama dikembangkan.
“Apalagi Nay Pyi Taw. Walaupun junta militer, tetap saja masyarakatnya tidak mau pindah ke sana. Karena keinginan bermukim itu bukan karena dipaksa,” pungkasnya. (Z-8)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved