Soal Dunia dalam Kondisi Krisis, Pengamat Kritik Pernyataan Menkeu

PENGAMAT kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi pada 2023. Bahkan, pejabat lainnya mengatakan bahwa sejumlah negara akan mengalami kesulitan dan menyebutkan tahun ini adalah tahun yang tidak menentu.

Pernyataan itu dianggap Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini adalah tidak benar karena tidak berdasar, sehingga berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain yang seolah-olah terjadi keterpurukan dan bahkan ada yang mengatakan kebangkrutan negara negara tersebut.

"Kondisi ekonomi pada 2022 di negara-negara baik Asia, Eropa, maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi pada saat 2019 sebelum pandemi dan prediksi 2023 akan jauh lebih baik dari 2022," kata Bambang Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/2).

Sebagai contoh, kata dia, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara pada 2022 seperti Vietnam sebesar 8,02 % atau naik dari 2019 yang mencapai 7,02%.

Kemudian di Filipina, lanjut BHS --sapaan akrab Bambang Haryo--, pertumbuhan ekonominya pada 2022 sebesar 7,6%, atau naik dari 2019 sebesar 6,12 %, juga pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 2022 sebesar 8,7%, naik dari 2019 yang hanya sebesar 4,41% dan bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 2022 merupakan yang tertinggi selama kurun 22 tahun semenjak 2000.  

Bahkan, kata alumnus ITS Surabaya ini, negara-negara di Asia Tenggara memiliki target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 ini. Namun, untuk Indonesia yang pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,91% atau naik dari 2019 yang sebesar 5,02%, malah memprediksikan penurunan pada 2023 menjadi 4,9%.

"Ini terlihat ekonomi di banyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca-covid dan bahkan negara di Eropa yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar di 2022 sebesar 4,1% naik dari 2019 sebesar 1,6%," sebut BHS.

BHS juga mempertanyakan seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, hal itu justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

"Saya tidak tahu, motif pejabat negara termasuk Menteri Keuangan yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di 2023 dan menuju krisis yang disampaikan kepada rakyat melalui media massa. Jangan-jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," katanya.

Baca juga: Business Coach Yusman Ajak Publik Bangun Fondasi Perusahaan yang Kuat

Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, BHS  menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang, dan Malaysia yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat negara mengalami kebangkrutan.

"Namun ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi, juga saya hadir di negara Vietnam, Filiphina, dan China, mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi" ujarnya.

"Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi karena terputusnya suplai gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batubaranya untuk digunakan sebagai energi di negaranya dan bahkan beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklirnya seperti Jerman dan Jepang agar harga energi listrik menjadi murah kembali," kata BHS.

Jadi tidak benar bahwa di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan di 2022 dan 2023, bahkan negara-negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan terutama Tiongkok, Vietnam, India, dan negara negara lainnya.  

BHS menambahkan, memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu 6 dari 195 negara di dunia (data dari World Food Propgram's Hunger Jotspots Report) Afghanistan, Ethiopia, Nigeria, Sudan, Suriah, dan Yaman.

"Jadi tidak benar adanya penyataan dari pejabat negara yang mengatakan 345 juta orang dari 82 negara yang sedang menderita kekurangan pangan akut. Bisa dibuktikan bahwa dunia tidak mengalami krisis ekonomi dan krisis pangan di  2022 dan bahkan mempunyai target peningkatan ekonomi dan pangan di 2023," kata BHS.

Seyogianya pejabat negara tidak menakut-nakuti masyarakatnya termasuk pelaku usaha, karena dengan pernyataan tersebut bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi akibat pelaku usaha enggan berinvestasi, serta masyarakat akan berusaha untuk menyimpan uang dan tidak membelanjakannya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan menurun tajam.

"Sebaiknya apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk masyarakat ramai ramai berbelanja, nonton konser, dan berwisata itulah yang harus diterapkan agar ekonomi kita menjadi semakin baik," tutup BHS. (RO/OL-16)