Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus berupaya membantu para UMKM baik dari aspek finansial maupun nofinansial untuk naik kelas menjadi eksportir unggulan.
Hingga November 2022, LPEI telah menyalurkan pembiayaan berupa penugasan khusus ekspor (PKE) sebesar Rp666 miliar kepada 100 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Penyaluran pembiayaan melalui program PKE UKM difokuskan untuk mendukung peningkatan daya usaha pelaku UKM berorientasi ekspor, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui fasilitas pembiayaan ini, LPEI berhasil mengakomodir hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha UKM antara lain keberlangsungan usaha, mempertahankan karyawannya,” ujar Direktur Pelaksana LPEI Maqin Norhadi melalui keterangan resmi, Sabtu (31/12).
Ia menjelaskan, dari aspek finansial, dukungan yang dilakukan LPEI memberikan manfaat yang begitu besar, tidak hanya bagi pelaku UMKM terkait tetapi juga banyak pihak lainnya.
Baca juga : Kecap Manis Produksi UMKM Masuk Pasar Arab Saudi
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank Institute (IEB Institute), setiap Rp1 miliar pembiayaan PKE yang disalurkan, tercipta nilai tambah konsumsi sebesar Rp2,2 miliar, nilai ekspor sebesar Rp2,03 miliar, nilai impor sebesar Rp1,66 miliar, dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) senilai Rp4,09 miliar.
Adapun, dari aspek nonfinansial, bantuan LPEI juga meningkatkan kelas para pebisnis UMKM Itu bisa terjadi karena LPEI memberikan program pendampingan dan pelatihan seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE) yaitu program pelatihan rintisan eksportir baru, Desa Devisa yaitu program pengembangan masyarakat berbasis komoditas untuk menghasilkan devisa, dan marketing handholding yaitu program untuk memasarkan UMKM lokal melalui marketplace global.
“Itu semua adalah bentuk kehadiran negara melalui lembaga yang diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk mendorong ekspor nasional. Kami lakukan pelatihan, pendampingan hingga pembiayaan untuk terus mendukung eksportir UKM di Indonesia sehingga mereka bisa beroperasi secara maksimal dan memiliki daya saing dan menembus pasar global,” tandas Maqin. (RO/OL-7)
PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) melakukan ekspor tiga kontainer produk alas kaki dengan merek Nike senilai US$405 ribu atau setara Rp6,50 miliar ke Uni Eropa (UE) dan AS di Salatiga, Jawa Tengah.
Korea Selatan terus mempromosikan produk-produk makanan dan minuman ke Indonesia. Salah satunya, produk pertanian seperti buah-buahan seperti strawberry dan peach.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu merek Hoka ke Amerika Serikat pada Jumat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas ekspor sebanyak 16.000 pasang sepatu produksi PT Yih Quan Foot Wear Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
Tren makanan dan minuman Korea yang semakin mendunia berkat Hallyu atau Korean Wave berhasil mendongkrak ekspor Korean Food ke pasar Indonesia. Hal itu pun dimanfaatkan
HARGA komoditas energi Indonesia pada tahun ini terutama di kuartal kedua ini terlihat sudah mengalami rebound, namun terbatas. Hal Ini terlihat pada harga komoditas utama ekspor
Penyidik KPK saat ini sedang mengusut peran 11 debitur dari kasus dugaan korupsi di LPEI yang merugikan negara sekitar Rp3,451 triliun.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
Pegiat Antikorupsi: Koordinasi KPK dengan Polri-Kejaksaan Memang tidak Baik
Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip GCG.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementeriaan Teknis menunjukkan hal yang anomali.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajukan penambahan PMN sebesar Rp10 triliun pada 2024. Dana itu dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas program Penugasan Khusus Ekspor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved