Kemnaker Klaim Penetapan UMP 2023 Berjalan Kondusif

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresi para gubernur di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Kemnaker juga mengapresiasi seluruh pihak atas terwujudnya pelaksanaan penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif. "Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan kondusif," ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa (29/11).

"Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," imbuhnya.

Ida pun mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2023. Semua pihak juga didorong memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif.

"Formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," jelas Ida.

Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP tahun 2023. Adapun, untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022.

Hingga saat ini, sebanyak 33 gubernur sudah menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Rinciannya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Lalu, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Berikut, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

"Saat ini kami masih menunggu gubernur lain dalam menetapkan UMP tahun 2023. Kami optimis para gubernur lainnya akan segera menetapkan UMP tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Mengacu data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, Sumatra Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi yang mencapai 9,15%. Hal ini membuat UMP Sumatera Barat yang semula Rp2,512 juta, naik menjadi Rp2,742 juta pada 2023.

Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara, yakni sebesar 4%. Adapun UMP Maluku Utara pada 2022 sebesar Rp2,862 juta, lalu naik menjadi Rp2,976 juta pada 2023.

Daftar Gubernur yang telah menetapkan UMP Tahun 2023:

Baca juga: UMP Sumsel Naik 8,25 Persen

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatra Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatra Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatra Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)