Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI IV DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) memantau implementasi penggantian ternak terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat.
“Penggantian ternak ini sebagai upaya untuk mendukung pemulihan usaha peternakan sapi perah di Jawa Barat”, kata Sutrisno selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Koperasi Persusuan Bandung Utara (KPSBU) Lembang, Bandung, pada Jumat (04/11).
Sutrisno menyampaikan, sapi perah merupakan ternak yang paling terdampak terhadap PMK, sehingga legislatif menyetujui upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak PMK pada sapi perah.
“Kami sudah menyetujui program Penanganan PMK melalui kegiatan penggantian ternak terdampak PMK yang dilakukan oleh Pemerintah, namun demikian pelaksanaannya tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku,” ucap Sutrisno.
Sutrisno pun menjelaskan, tujuan kunjungan kerja DPR ini salah satunya adalah untuk mendengar dan melihat langsung implementasi di lapangan, termasuk akan memberikan solusi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan penggantian ternak.
Baca juga: Kementan Gandeng TNI Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi Ternak di Jateng
“Silahkan segera saja peternak dan Pemerintah Daerah agar mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sesuai prosedur”, kata Sutrisno.
“Mekanisme itu harus dipenuhi, sehingga pembayaran untuk penggantian dapat segera terealisasi,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Nasrullah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan menyampaikan, pemberian bantuan dalam keadaan darurat PMK diberikan kepada orang perseorangan atau peternak yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan yaitu ternak yang mati atau tertular PMK yang dikenakan pemotongan bersyarat.
"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi, terutama untuk pencegahan dan pengendalian wabah PMK, serta untuk meringankan beban para peternak," kata Nasrullah.
“Melalui bantuan pemerintah kita harapkan akan dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi sub sektor peternakan, khususnya bagi para peternak,” ungkapnya.
Nasrullah pun menyebutkan, saat ini jumlah ternak yang sakit PMK terus menurun sejak puncak kasus tanggal 26 Juni 2022.
“Penurunan kasus bulan Oktober dibandingkan bulan September 2022 adalah sebesar 27,84%,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Mohammad Arifin Soedjayana, menyampaikan, terkait bantuan penggantian ternak terdampak PMK, Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan penggantian tertinggi.
Ia menyebutkan, total pengajuan sebanyak 3.173 ekor dengan nilai Rp. 31,63 miliar, dengan rincian Sapi/Kerbau sebanyak 3.163 ekor dan Kambing/Domba sebanyak 10 ekor.
“Saat ini berkas sebanyak 2.650 ekor sedang diproses oleh Kementerian Pertanian, sedangkan berkas pengajuan sebanyak 430 ekor masih berada di Dinas Provinsi dan ada berkas yang masih dalam proses validasi sebanyak 290 ekor, namun juga terdapat berkas yang sedang dalam perbaikan oleh Kabupaten sebanyak 140 ekor,” ungkap Arifin.
“Intinya Pemerintah Provinsi tidak membatasi jumlah ternak yang ingin diusulkan untuk mendapatkan penggantian asal dokumen lengkap dan sesuai dengan prosedur, maka silahkan saja Kabutapen/Kota untuk mengusulkan,” ucapnya.
Arifin pun mengungkapkan, saat ini kasus aktif PMK di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.507 kasus atau 2,2% dari total populasi. Selain itu juga sudah ada 11 kabupaten/kota yang zero reported case.
Lebih lanjut Ketua KPSBU Dedi Setiadi menyampaikan, kerugian akibat PMK di sapi perah sangat memang dirasakan oleh para peternak.
Namun demikian, KPSBU Lembang terus melakukan berbagai langkah penanganan PMK seperti penerapan biosekuriti, pengobatan, pendampingan, penggunaan herbal, upaya pengetatan lalu lintas, pelarangan jual beli ternak sebelum adanya vaksinasi PMK dan vaksinasi, serta pemasangan eartag untuk pendataan.
“Kami berharap semangat para peternak akan kembali bangkit, terutama setelah memperoleh penggantian ternak dari pemerintah,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi meluncurkan Balai Ternak Baznas di Kelompok Tani Ternak Maju Jaya, Desa Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Banyumas.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
PEMERINTAH berkomitmen menjaga ketersediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani tinggi bagi masyarakat. Daging dan telur ayam merupakan komoditas utama peternakan
Peluncuran program Balai Ternak ini merupakan langkah penting sebagai upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Nasib nahas dialami seorang warga Dusun Ngasem, Desa Botol Dayaan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugiyatno. Ia tewas akibat diseruduk sapi.
Produksi segarnya bisa mencapai 50-60 kilogram per meter persegi ubinan. Lebih besar dibanding rumput gajah lokal yang mencapai 30 kilogram per meter persegi ubinan
Pergerakan manusia selama perjalanan mudik berpotensi mempercepat penyebaran HFMD, terutama di kalangan bayi dan balita
Koresponden Harian Umum Media Indonesia Faishol Taselan meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jumlah hewan ternak yang terkena PMK di Jawa Timur mencapai 199.972 ekor, mati 4.414 ekor, sembuh 192.712 ekor, sedangkan potong paksa 2.707. Namun sekarang sudah teratasi dengan vaksinasi.
WORLD Health Organization (WHO) kantor regional Eropa pada Juli 2023 melaporkan terjadi peningkatan kasus enterovirus, echovirus 11 (E-11). Seperti apa gejala penyakit ini?
MENJELANG Perayaan Idul Adha 2023, masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati memilih hewan kurban. Ada tiga penyakit hewan yang perlu diwaspadai.
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Idul Adha 1444 Hijriah akan memberikan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved