PUPR Dorong Perbankan Subsidi Perumahan Tepat Sasaran

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong perbankan ikut memastikan penyaluran bantuan subsidi perumahan diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun anggaran 2022, PUPR mengalokasikan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Pada tahun berikutnya, akan ada penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP menjadi 220.000 unit dengan anggaran Rp25,18 triliun.

"Ke depan kita harus dipastikan betul yang mendapatkan bantuan ini orang yang membutuhkan dan tepat sasaran, bukan sekedar orang yang beli rumah untuk nanti dijual kembali," kata Sekjen PUPR Zainal Fatah dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Ia berharap, dengan dilanjutkannya kerja sama Kementerian PUPR dengan perbankan, seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menyalurkan bantuan subsidi perumahan secara optimal lewat APBN.

"Untuk menjamin APBN betul-betul dijalankan, diperlukan interaksi dengan ekosistem pengelolaan keuangan di negara ini salah satunya perbankan," kata Fatah.

Program FLPP di 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp890 miliar dan untuk pembayaran Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun yang telah diakadkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada TA 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan di 2023 mencapai 274.924 unit dengan nilai Rp34,17 triliun. Anggaran ini bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun (OL-8)