Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo memanggil Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi ke Istana Merdeka.
Kepala Negara memanggil sejumlah petinggi tersebut untuk membahas persoalan kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Dirinya ingin mendengar penjelasan dari para menteri terkait penyebab lonjakan harga beras di tengah stok yang melimpah.
"Bapak Presiden tadi menanyakan kenapa harganya bisa naik," ujar Syahrul seusai rapat, Senin (17/10).
Baca juga: September, Harga Beras sudah Naik 2,56%
Syahrul mengaku ada beberapa faktor yang memicu lonjakan harga beras. Salah satunya, aspek logistik atau transportasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga secara otomatis memengaruhi tarif angkutan bahan pangan, yang akhirnya menambah beban harga jual.
"Kenaikan harga tentu saja karena banyak faktor. Faktor lapangan, ya, termasuk masalah logistik, transportasi," jelasnya.
"Oleh karena itu, kita semua diperintahkan sama-sama turun. Mentan, Mendag, Bulog, Badan Pangan Nasional, di bawah Pak Menko Ekonomi, untuk melakukan netralisasi harga," imbuh Syahrul.
Baca juga: Bulog: Penyaluran Beras Operasi Pasar Tembus 650 Ribu Ton
Secara khusus, Presiden juga meminta Bulog untuk melakukan intervensi pembelian di tingkat petani secara maksimal. Tujuannya, memastikan cadangan beras pemerintah tetap aman. Stok yang semakin besar diharapkan bisa memengaruhi harga di lapangan.
Saat ini, stok beras di gudang Bulog berada di kisaran 800 ribu ton. Kepala Negara ingin ketersediaan terus ditingkatkan hingga menyentuh 1,2 juta ton.
"Kalau memang ada regulasi yang menyulitkan, Bapak Presiden minta itu diselesaikan. Bulog harus menyerap di atas 1,2 juta ton dalam waktu singkat. Serapan itu juga harus memberikan margin yang lebih besar kepada petani," tuturnya.(OL-11)
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7)
Tidak ada urgensi bagi Presiden Joko Widodo hingga harus melakukan perombakan atau menambah wakil Menteri di kabinet.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/7) sore ini.
Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Sudaryono, politisi Partai Gerindra, sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved