Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB University) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan upaya pemerintah untuk menekan angka inflasi pangan di bawah 5% masih masuk akal dan bisa dilakukan.
"Saya kira iyalah," terangnya saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, kenaikan harga beras inflasi memang akan menjadi faktor utama kenaikan inflasi. Namun seiring kenaikan harga beras, harga komoditas pangan lain justru cenderung menunjukkan tren penurunan.
"Karena memang sekarang ini yang nanti akan sangat berperan dalam inflasi sudah tentu harga beras. Ini akan meningkat, tapi harga-harga pangan yang lainnya sudah ada tren mengalami penurunan. Jadi saya kira kenaikan harga beras akan diikuti tren penurunan beberapa harga yang lain," sambungnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM memang menjadi faktor penting yang mengerek inflasi. Namun di sektor pertanian, kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa saat lalu tidak berdampak signifikan.
Baca juga: BI: Likuiditas Perbankan dan Perekonomian Tetap Terjaga
"Katakanlah untuk dunia pertanian, BBM ini digunakan untuk apa saja dan itu berapa kira-kira kontribusinya? Sehingga kalau dihitung sedetail itu, mungkin kontribusinya tidak begitu besar juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menjaga inflasi, yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan juga inflasi pangan.
“Inflasi diperkirakan akan naik di bulan September, dan berbagai pengalaman dalam kenaikan bbm, inflasi akan cenderung turun dalam 3-4 bulan kedepan, dan tentunya dengan berbagai program dan pemberian subsidi bantuan untuk sektor transportasi, dengan dana BTT dan 2% DTU pemerintah optimis inflasi pangan dapat ditekan di bawah 5%,“ kata Airlangga di Jakarta hari ini (22/9).
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah terus melakukan ekstra effort untuk menekan inflasi pangan di kisaran 3-5%.
“Kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP (High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Maret lalu yang sebesar targetnya adalah 3-5%. Jika dilihat secara regional dari 90 kota IHK, ada 66 kota IHK yang realisasi inflasinya diatas nasional. Dan kerjasama antar daerah guna menekan inflasi akan terus didorong semakin efektif akan menjaga stabilitas harga di masyarakat,“ tambah Menko Airlangga. (OL-4)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pemerintah melalui Bapanas membangun kios pangan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya sinergis dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Harga pangan yang relatif stabil di level tinggi telah mengikis daya beli masyarakat. Kondisi itu akan semakin buruk jika ke depan ada kenaikan biaya lain.
Komoditas seperti jagung yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional.
Satgas Pangan Polri menyarankan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tingkatkan pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga jelang Idul Fitri.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan siklus panen di sejumlah daerah penghasil beras memberi harapan untuk menstabilkan harga di pasaran yang saat ini fluktuatif.
Jaminan ketersediaan stok kebutuhan pokok mesti disertai dengan stabilitas harga untuk meredam kekhawatiran masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved