Opini WTP Bertambah, Pelaksanaan Anggaran 2021 Dinilai Memuaskan

PELAKSANAAN anggaran tahun 2021 disebut cukup berhasil dan memuaskan lantaran jumlah instansi penerima status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertambah. Padahal kondisi tahun lalu dinilai masih cukup menantang akibat pandemi covid-19.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9). 

Baca juga: Di Balik Nyamannya Pelayanan KAI, Ada Petugas yang Siap Melayani

"Pelaksanaan (anggaran) 2021 ini telah diselesaikan dan dilaporkan serta diaudit oleh BPK dan kita bangga bahwa yang mendapatkan status WTP itu meningkat, baik di K/L maupun daerah," terangnya. 

Sebanyak 83 K/L dari 87 K/L memperoleh opini WTP dari BPK atas pelaksanaan anggaran 2021. Sedangkan sebanyak 500 pemda dari 540 pemda memperoleh opini WTP dari BPK, naik dari kondisi 2020.

Perolehan opini WTP yang bertambah itu, kata Sri Mulyani, menunjukkan bahwa K/L maupun pemda betul-betul menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran di tengah situasi yang cukup berat. 

Hal itu juga menunjukkan bahwa pelaksana anggaran tak menjadikan pandemi sebagai alasan untuk melakukan penyelewengan anggaran. Karenanya, Sri Mulyani mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh pelaksana anggaran penerima WTP.

Dia mendorong pelaksana anggaran yang urung memperoleh WTP dari BPK untuk bisa memperbaiki pengelolaan anggaran dan menjalankan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh auditor negara. 

"Rekomendasi dari BPK itu dijadikan bahan pelajaran yang sangat baik untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negaranya baik itu pengelolaan kas maupun aset," jelasnya. (OL-6)