Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Indef Nailul Huda memaparkan sejumlah dampak penaikan tarif ojek daring (online) yakni memicu peningkatan inflasi, berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.
Hal itu lantaran sektor transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau.
"Inflasi kita saat ini cukup tinggi di 4,69% (Agustus 2022). Adanya kenaikan BBM dan diikuti dengan kenaikan transportasi bisa mengerek
inflasi jauh lebih tinggi lagi. Ini yang kita tidak mau," kata Nailul dalam paparan rilis survei nasional Polling Institute bertajuk 'Kenaikan Tarif Ojek Online di Mata Pengguna dan Pengemudi' secara daring di Jakarta, Minggu (11/9).
Dia menuturkan Indef telah menghitung jika penaikan tarif ojol bisa memicu kenaikan inflasi hingga 2%, maka secara makro akan mengurangi PDB hingga Rp1,76 triliun dan menyebabkan gaji atau upah tenaga kerja nasional secara riil turun 0,0094%.
"Selain itu, menurunkan pendapatan usaha sebesar 0,0107%, ada potensi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 14 ribu jiwa dan ada potensi
kenaikan jumlah penduduk miskin 0,14%," katanya.
Baca juga: Survei Sebut 29,1 Persen Pengguna Tetap Pakai Ojol meski Tarif Naik
Sementara itu, jika penaikan tarif ojol mendorong inflasi nasional hingga 0,5%, pengurangan PDB diprediksi Rp436 miliar, upah tenaga kerja turun 0,0006%, potensi penurunan jumlah tenaga kerja hanya 869 jiwa, dan peningkatan jumlah penduduk miskin juga relatif terbatas dengan 0,04%.
"Ini yang relatif masih bisa diterima oleh kondisi makro ekonomi kita," katanya.
Oleh karena itu, ketika sebelumnya pemerintah berencana untuk menaikkan tarif ojol sebesar 30-45%, berbagai kalangan dengan keras
mengkritisi karena dikhawatirkan bisa menyebabkan peningkatan inflasi yang imbasnya merembet ke semua bidang.
"Makanya ketika isunya akan naik 30-45%, itu kita kritis sekali. Kita tidak mau ini terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflasi kita
tinggi dan efek dominonya ke mana-mana. Makanya kita minta hitung ulang karena terkait dengan dampak inflasi yang bisa saja terjadi," kata Nailul.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan kenaikan tarif ojol sebesar 6-10% yang mulai berlaku Minggu ini. Penyesuaian tarif
tersebut telah melalui kajian matang agar tidak terlalu mengurangi penumpang ojol meski tarif dinaikkan. (Ant/OL-16)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan bersama dengan para pimpinan perusahaan-perusahaan besar yang bernaung di bawah Kadin Paris.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Setiap anak berhak tumbuh dengan kebahagiaan dan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam proses ini, peran utama orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tepat.
Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kisuma mengatakan F8 dapat memacu ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (22/7) ditutup melemah di tengah pasar tunggu kabinet tim ekonomi pemerintahan baru.
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan driver ojol akan tarif murah
Promo bertepatan di HUT ke-497 Kota Jakarta yang mengusung tema Jakarta kota global berjuta pesona.
TARIF pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan sebesar 0,5%, sesuai pasal 34 beleid tersebut.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, telah mengeluarkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved