Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan perekonomian global dan kemungkinan dampaknya pada Indonesia. Pasalnya, saat ini ancaman tidak hanya datang dari pandemi covid-19, melainkan dari perang Rusia-Ukraina dan kenaikan inflasi dunia.
"Kita harus tetap waspada. Karena semua indikator dunia mengalami pembalikan, dari recovery ke pelemahan. Pada saat yang sama ada kompleksitas kebijakan yang berpotensi menimbulkan spillover atau imbas negatif kepada negara di seluruh dunia," ujarnya dalam konferensi pers APBN, Rabu (27/7).
Ancaman tersebut, kata Sri Mulyani, juga tercermin dari hasil survei Bloomberg yang merilis probabilita resesi di 16 negara. Dalam survei tersebut, probabilita Indonesia mengalami resesi dinyatakan sebesar 3%, jauh lebih kecil dari negara-negara lain.
Kondisi perekonomian Indonesia juga diklaim tidak sama dengan Sri Lanka yang dalam survei Bloomberg memiliki probabilita resesi hingga 85%. Bahkan, ekonomi Indonesia dinilai bakal lebih baik ketimbang Amerika Serikat dengan probabilita resesi 40% dan Tiongkok 20%.
Baca juga: Tingkat Inflasi Inti Jadi Dasar Kebijakan Suku Bunga Acuan
Refleksi perekonomian nasional yang relatif baik juga tercermin dari hasil studi International Monetary Fund (IMF) baru-baru ini. Ekonomi Indonesia diprediksi bakal tetap tumbuh positif di level 5,3% tahun ini, lebih rendah 0,1% dari prediksi sebelumnya.
Namun dalam laporan yang sama, IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2% atau turun 0,4% dari prakiraan yang dirilis sebelumnya. Hal itu, ucap Sri Mulyani, menandakan ancaman ekonomi global masih membayangi dan dapat berdampak pada Indonesia.
"Dan nanti mungkin akan direvisi lagi di semester II apabila ada pemburukan lagi di sisi inflasi dan kebijakannya. Jadi Meski proyeksi Indonesia terlihat baik, kita tidak boleh terlena, kita harus tetap waspada, karena ini bukan guncangan yang sepele," jelasnya.(OL-5)
Presiden Joko Widodo menyambut baik rilis Badan Psuat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2024. Menurutnya, angka 5,11% adalah hasil yang baik.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Optimisme juga didasari dari Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7%-5,5%.
Data resmi bulanan pada Rabu (13/3) menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 0,2% menyusul penurunan tipis 0,1% pada bulan Desember
Inflasi Jepang melambat kurang dari yang diharapkan menjadi dua persen pada Januari. Ini mencapai target bank sentral.
EKONOM Poltak Hotradero mengatakan hampir setengah dari keranjang belanja masyarakat Indonesia adalah makanan dan bahan pangan. Jadi kalau harga bahan pangan naik, mengurangi daya beli
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved