Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Praktisi hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) Hendra Setiawan Boen, buka suara sehubungan dengan permasalahan Baim Wong dan Indigo yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week kepada DIrektorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI).
Praktisi hukum yang berkantor di Frans & Setiawan Law Office tersebut mengatakan secara hukum siapapun boleh mendaftarkan merek ke DJKI. “Pendaftaran merek mereka belum tentu diterima karena DJKI masih akan memeriksa dan masyarakat juga boleh mengajukan keberatan. Kalaupun berhasil terdaftar, masyarakat yang tidak menerima boleh mengajukan pembatalan ke pengadilan niaga,” ujar Hendra.
Selain persoalan hukum, masih ada norma etika dan kepantasan dalam bermasyarakat. "Apakah pantas dan etis Citayam Fashion Week yang lahir sebagai perwujudan ruang ekspresi masyarakat kemudian hendak diklaim oleh satu pihak?” imbuh Hendra.
Menurut Hendra dalam HAKI ada yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak penemu atau pencipta untuk disebut dalam sertifikat HAKI sedangkan hak ekonomi adalah hak pemegang HAKI untuk mengeksploitasi HAKI terdaftar secara ekonomi. Apabila Citayam Fashion Week berhasil terdaftar atas nama perusahaan Baim Wong atau Indigo, maka secara hukum mereka akan memegang hak moral dan hak ekonomi atas Citayam Fashion Week. Dan hal itu akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.
“Kalau alasannya untuk memberdayakan masyarakat, kenapa pendaftaran memakai perusahaan pribadi? Lebih baik membantu mendirikan perusahaan baru di mana masyarakat Citayam menjadi pemegang saham mayoritas. Perusahaan baru ini nanti yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week sehingga hak moral dan hak ekonomi akan berada di tangan komunitas,”ujarnya.
“Persoalan hukum lain adalah, siapa yang mencetuskan istilah dan/atau memulai fenomena Citayam Fashion Week? Karena menurut saya daripada merek, pendekatan hak cipta lebih cocok. Dalam rezim hak cipta, tidak perlu pendaftaran ke DJKI karena hak cipta lahir otomatis begitu ciptaan diekspresikan,” terang Hendra lagi.
Oleh karena itu, menurut Hendra, orang yang pertama kali mencetuskan istilah Citayam Fashion Week harus dipastikan." Sehingga tidak mengurangi hak moral dan hak ekonomi yang bersangkutan,” tutup Hendra.
Sales Center KPR ini bekerjasama dengan 27 top tier developer dan khusus melayani penyaluran KPR segmen emerging affluent.
Direktur Kekayaan Intelektual Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS mengungkapkan, pihaknya segera merubah Peraturan Menteri (Permen) sehingga ke depannya LMKN sebagai perwakilan resmi LMK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved