Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita bahwa upaya Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sangat menantang. Pasalnya, sumber emisi CO2 yang dihasilkan oleh Indonesia dari sektor kelistrikan akan terus bertumbuh karena kebutuhan yang meningkat.
Menurutnya, untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29%, kontribusi dari sektor listrik akan mencapai menjadi 314 juta ton pengurangan CO2, dan jika ingin meningkatkan menjadi 41% pengurangan CO2, sektor listrik perlu mengurangi CO2 sebesar 446 juta ton.
Baca juga: Selandia Baru Naikkan Suku Bunga ke Level Tertinggi Enam Tahun
"Itu sangat besar dan sangat buruk karena berapa biaya bagi kita untuk dapat mengurangi emisi CO2 untuk listrik. Jadi permintaan listrik akan semakin meningkat sekaligus kita harus mengurangi CO2. Ini menjadi tantangan dan negara ini akan terus membutuhkan listrik ketika orang-orang tumbuh," ungkapnya dalam acara Road to G20 bertajuk Sustainable Finance: Instruments and Manajement in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7).
Sri Mulyani menambahkan, biaya yang harus ditanggung untuk mengurangi emisi CO2 mencapai US$ 243 miliar atau Rp3.500 triliun. Menurutnya, biaya yang sangat besar ini pun tidak mungkin hanya dapat ditanggung oleh pemerintah saja.
Peran sektor swasta dan lembaga keuangan internasional juga dikatakan sangat penting untuk mendukung terwujudnya komitmen penurunan emisi CO2.
"Jadi dalam diskusi hari ini, perlu dirumuskan bagaimana kita dapat membuat kerangka kebijakan yang memungkinkan pembiayaan menarik yang tidak hanya berasal dari pemerintah untuk dapat membiayai pengurangan CO2," ujar Sri Mulyani.
Salah satu perolehan dana yang dapat dilakukan, lanjutnya, ialah harga untuk karbon. Menurutnya harga untuk produksi CO2 harus ditetapkan agar semua orang menyadari bahwa semakin banyak produksi CO2 yang dikeluarkan, semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan oleh mereka.
Maka dari itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa di dalam pertemuan G20 akan didiskusikan lebih dalam terkait perdagangan karbon yang dapat dilakukan secara domestik maupun global.
"Ketika kita berbicara tentang pasar karbon di global, sayangnya harga karbon bukan satu harga universal dan ini adalah perdebatan serius dalam pertemuan para menteri keuangan. Berapa harga karbon yang dapat mencerminkan tanggung jawab bersama, tetapi ini akan berbeda ketika kita berbicara satu komoditas ke komoditas lain. Jadi dapat kita bayangkan betapa rumitnya mekanisme ini dan seberapa efektif ini akan dapat diterapkan," ujarnya.
"Dengan acara ini, saya berharap kita dapat terus berkontribusi terhadap proses ini serta menjaga dan mengingatkan kita semua bahwa perubahan iklim tidak dapat hilang dengan sendirinya. Ini hanya dapat dihindari jika kita bekerja sama secara konsisten dan dengan adanya G20, kita akan dapat pulih bersama pulih lebih kuat," pungkas Sri Mulyani. (OL-6)
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
AO menyebut ada tren penurunan deforestasi dunia. Laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23% antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
Time dan Statista menggunakan metodologi multi-tahap yang transparan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan paling berkelanjutan di dunia untuk tahun 2024.
Norwegia berhasil mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan hampir mencapai 100% energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.
DPRD DKI Jakarta meminta kejujuran Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terkait masih tingginya angka polusi udara khususnya pada akhir pekan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved