Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKTOR manufaktur Indonesia melanjutkan kinerja yang positif meskipun sedikit melambat. Itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di Juni 2022 yang masih berada pada zona ekspansif di level 50,2.
Adapun ekspansi ini menunjukkan aktivitas produksi yang masih terus meningkat. Gejolak geopolitik dan pelambatan ekonomi dunia, khususnya di Tiongkok, mengganggu rantai pasok global dan menghambat laju ekspansi manufaktur Indonesia.
Kondisi itu juga dialami oleh sebagian besar negara di kawasan Asia. Termasuk, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Thailand dan Filipina. “Pemerintah terus memonitor dinamika dan prospek ekonomi global. Serta, memitigasi berbagai dampak yang mungkin timbul," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Minggu (3/7).
"Berbagai instrumen, termasuk APBN, akan dioptimalkan untuk meminimalkan dampak pada perekonomian domestik. Sehingga, momentum pemulihan ekonomi nasional terjaga," imbuhnya.
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Meskipun sedikit meningkat, inflasi Juni 2022 masih terjaga di level 4,35% (year on year/yoy). “Dibandingkan banyak negara di dunia, inflasi Indonesia masih tergolong moderat. Laju inflasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6% dan 8,8%," papar Febrio.
"Demikian juga di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki, dengan laju inflasi masing-masing mencapai 60,7% dan 73,5%. Pemerintah melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat dapat dijaga," sambung dia.
Namun, pemerintah terus memantau dan memitigasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada inflasi nasional, baik dari eksternal maupun domestik. Inflasi Juni mengalami peningkatan, yang disebabkan kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) hingga mencapai 10,07% (yoy).
Komoditas pangan yang meningkat meliputi cabai merah, cabai rawit,dan bawang merah, akibat curah hujan tinggi di wilayah sentra. Sehingga, menimbulkan gagal panen dan terganggunya distribusi. Di sisi lain, harga minyak goreng mulai turun seiring melandainya harga minyak sawit mentah (CPO).
“Pangan sangat penting bagi masyarakat sehingga Pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan bergejolak melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat,” sambung Febrio.
Baca juga: Investasi Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal. Dalam hal ini, untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi nasional.
Berbagai upaya menjaga stabilisasi harga pangan nasional telah ditempuh pemerintah. Di antaranya, pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya, serta mempertahankan harga jual BBM hingga listrik.
“Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga pangan pokok. Sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Inflasi inti pada Juni 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,63%. Hal ini mencerminkan semakin menguatnya permintaan domestik. Inflasi harga diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami peningkatan 5,33%, setelah bergerak stabil di dua bulan sebelumnya.(OL-11)
Faktor eksternal menjadi penyebab nilai tukar rupiah terus tertekan, meskipun data indikator ekonomi domestik memberikan hasil yang di atas ekspektasi.
Meski saat ini kondisi global dipenuhi ketidakpastian dengan potensi resesi, namun OJK menekankan bahwa agenda utama Indonesia bukan hanya mencermati ekonomi global.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2022 di level 4,94% (yoy). Dari tiga komponen, volatile food mengalami inflasi tertinggi, yakni 11,47% (yoy).
Yang perlu diwaspadai adalah situasi perekonomian pada tahun depan. Diperkirakan, harga komoditas strategis akan mengalami penurunan. Artinya, pemasukan negara juga akan berkurang.
Berdasarkan rapat KSSK, stabilitas sistem keuangan nasional saat ini masih dalam kondisi terjaga. Hal ini menjadi modal kuat untuk menghadapi berbagai potensi ancaman ke depan.
Dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi global, Menkeu Sri Mulyani menekankan dunia perlu memiliki mekanisme yang disepakati bersama dan menjadi prioritas G20.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dialog ekonomi ini membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional yang menuntut kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved