Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan kekhawatiran atas pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar subsidi lewat aplikasi dari Pertamina.
Di era digital, penggunaan aplikasi dalam bertransaksi memang keniscayaan, tetapi dalam komoditas tertentu yg menyangkut hajat hidup orang banyak penggunaan aplikasi akan menemukan kesulitan.
Baca juga: UMKM Sekitar Bandara Soetta Dapat Anggaran Rp 1,4 M
"Sebab dari segi pelayanan penggunaan aplikasi masih sensitif, khususnya untuk daerah daerah yang akses internetnya kurang andal," kata Pengurus harian YLKI Agus Suyanto kepada wartawan, Rabu (29/6).
Ia menilai tidak semua masyarakat memiliki smartphone, dengan demikian tidak semua bisa mengakses aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
"Kepemilikan smartphone masih didominasi kelompok masyarakat perkotaan," tegasnya.
Pertamina diminta untuk memastikan bahwa aspek keamanan menggunakan ponsel secara massal di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Agus juga menyoroti langkah Pertamina tentang pembelian BBM di aplikasi. Sebab, selama ini penggunaan HP di SPBU merupakan hal tabu.
"Kemudian, dalam implementasi di lapangan, potensi terjadinya antrian dan chaos (kekacauan) yang besar," sebutnya.
Menurut Agus, jika pelaksanaan ini dipaksakan dan tidak bisa ditunda, maka Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus bisa meningkatkan pengawasan yang masif agar tidak terjadi kekacauan, penyalahgunaan dan pelanggaran oleh oknum. (OL-6)
YLKI menegaskan kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi alarm keras untuk reformasi sistem keselamatan dan pemisahan jalur KA.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengenaan pajak atas penggunaan jalan tol yang kembali mencuat.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat struktural.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Rio juga menjelaskan penonaktifan 11 juta PBI JKN secara mendadak merupakan pelajaran yang seharusnya tidak terulang.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menekankan kenaikan iuran JKN harus memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat dan mendorong penghapusan denda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved