Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong peningkatan kualitas varietas benih padi unggul untuk terus ditingkatkan produksi beras nasional.
Pasalnya, benih padi memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas beras sebagai salah satu pangan pokok strategis di Indonesia dan mendukung ekspor beras.
"Tanpa benih varietas unggul, kita tidak akan bisa surplus beras seperti yang kita bisa rasakan saat ini sehingga tidak perlu impor beras lagi. Jadi peningkatan produktivitas beras harus jadi tantangan kita bersama karena beras sangat penting bagi kehidupan Bangsa," ucap Mentan SYL.
Pernyataan Mentan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dilanjutkan panen padi Inpara 8 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang, Jumat (24/6).
SYL mengatakan sesuai data produktivitas padi Indonesia menduduki urutan ke-2 dari sembilan negara FAO di benua Asia.
Urutannya yakni, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Pakistan, Myanmar, Kamboja, dan Thailand.
Baca juga: Kementan-APH Provinsi NTT Kolaborasi Jaga Pangan
"Dulu kalau pakai varietas Silugonggo hanya menghasilkan 2 sampai 3 ton per hektare. Saat ini sudah ada varietas baru seperti Ciherang, Inpari dan lainnya, sudah diperkenalkan jadi produktivitas petani makin naik, stok beras kita pun naik," sebutnya.
"Tapi saya tidak bisa terima kalau produktivitas padi hanya 5,2 ton per hektare. Jadi ini harus ditingkatkan lagi," pintanya.
Oleh karena itu, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini meminta jajarannya untuk meninjau benih padi, irigasi, sistem pemupukan hingga pasca panen serta melakukan berbagai upaya agar produksi padi mulai dari hulu hingga hilir bisa lebih efisien.
Selanjutnya losesnya pun berkurang dan hasil yang diperoleh menjadi lebih baik dan memberi keuntungan yang tinggi.
"Ini irigasi makin bagus, varietas makin bagus dan makin banyak. Kalau begitu di tahap mana yang perlu kita perbaiki lagi. Kantor ini otak dari pertanian," terangnya.
"Saya berharap ini dipertahankan hasil-hasil yang luar biasa yang sudah dihasilkan dapat dan disampaikan juga ke masyarakat. Kita sudah enak makan beras dan swaswmbada jadi kita harus hargai kantor ini ya," tambah SYL. (RO/OL-09)
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah tersebut. Ia meminta instansi pemantau itu membongkar semua permainan kotor di lembaga antirasuah.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved